PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman soal wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Basarah menyebutkan, PDIP tidak bisa maju sendirian melainkan harus melakukan penghitungan dengan fraksi lain di Senayan.

“Kita akan terus melakukan pendalaman, terkait hak angket. Bahwa proses politik di DPR menyangkut penggunaan hak angket ketika masuk pada wilayah pengambilan keputusan politik, maka yang akan berlaku adalah penghitungan jumlah suara fraksi yang mendukung hak angket,” beber Basarah pada wartawan, dikutip Selasa (23/4).

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

“Ide gagasan untuk kemudian mematangkan hak angket itu terus kami lakukan di DPP PDI Perjuangan,” kata dia.

Tapi sebelum resmi menggulirkan hak angket, Basarah mengaku pihaknya perlu menghitung kekuatan parpol lain terlebih dahulu.

“Tapi untuk melangkah, tentu kita harus menghitung bagaimana kekuatan partai politik yang lain menyikapi soal hak angket ini. Mari kita tunggu perkembangannya dalam beberapa waktu ke depan ini,”

pungkasnya.

merdeka.com

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mendapat tekanan oleh Partai Golkar yang diduga ingin merebut kursi ketua DPR melalui revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3.

Tekanan tersebut, lantaran PDIP saat ini tengah menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Berdasarkan UU MD3, mekanisme pemilihan Ketua DPR otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.

"Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan, ini kan belum-belum PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto, saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3).

Pada 2014 silam ketika Presiden Jokowi dan PDIP memenangkan Pemilu, terjadi revisi UU MD3. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika nanti akan terjadi revisi UU MD3 kembali.

Namun, Hasto mengklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini.

"Ibu Megawati ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.

PDIP, akan menggulirkan hak angket setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan intruksi.

"Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," pungkas Hasto.