PDIP: SBY merendahkan hak rakyat yang berdaulat
PDIP: SBY merendahkan hak rakyat yang berdaulat. Bambang justru mengkritik balik sikap presiden ke-6 RI itu. Pihaknya menyebut ketika SBY masih memimpin juga banyak keganjilan pada Pemilu di masa lalu.
Kritik Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap dugaan ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi di Pilkada Serentak 2018, menuai protes keras dari PDI Perjuangan. Mereka menyebut SBY telah merendahkan hak rakyat atas kritik tersebut.
"Keluhan dilontarkan SBY itu malah merendahkan hak rakyat yang berdaulat dan juga mencerminkan kepanikan SBY sendiri. Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu, Bambang DH kepada wartawan, Rabu (20/6).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa target utama pemerintahan Prabowo Subianto untuk PDB Indonesia? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
-
Bagaimana Effendi Simbolon menunjukkan kesetiaannya terhadap PDIP? Effendi di hadapan Hasto dan dewan kehormatan PDIP menyatakan tegak lurus dengan arahan partai.
Bambang justru mengkritik balik sikap presiden ke-6 RI itu. Pihaknya menyebut ketika SBY masih memimpin juga banyak keganjilan pada Pemilu di masa lalu. Seperti sosok di balik layar tim Alpha, Bravo dan Delta dalam kasus Antasari.
"Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana Bansos?" tanya Bambang DH.
Selain itu, Bambang juga menuding Pilkada di Jawa Timur saat telah dikotori praktik penyalahgunaan program keluarga harapan (PKH). Program itu diklaim secara sepihak sebagai programnya calon Gubernur Jawa Timur diusung Partai Demokrat, Khofifah Indar Parawansa.
"Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," tegasnya.
Untuk itu, Bambang menyarankan SBY melakukan introspeksi dari pada menyalahkan pihak lain. Dengan begitu tidak menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.
"Kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," ungkap dia.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
SBY tantang pesaing Khofifah-Emil bertarung ksatria
Pesan SBY ke pendekar pencaksilat soal filsafat pedang
Dibantah Demokrat, ini jawaban Sandiaga Uno soal pesan titipan SBY
Pengamat: SBY panik sampai tuding TNI, Polri dan BIN tak netral di Pilkada
PDIP: Pernyataan SBY tak usah ditanggapi serius, apalagi diambil hati
Demokrat: Ucapan SBY soal negara tak netral terkait penunjukan PJ Gubernur Jabar