Pembentukan Pansus dinilai cuma hambat Polri usut korupsi Pelindo

"Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" ujar Pangi.

Keberadaan Pansus Pelindo II di DPR dianggap tidak jelas. Bahkan di internal pansus sendiri sudah muncul saling kecurigaan atas adanya motif politik bahwa Pansus Pelindo hanya untuk menjatuhkan jabatan seseorang.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, persoalan di internal Pansus Pelindo sudah diprediksi sebelumnya. Awalnya, pansus itu dibentuk dengan itikad baik semua fraksi yang ada di DPR namun lama-kelamaan kepentingan fraksi tertentu semakin tercium fraksi lain.

"Sejak awal memang Pansus Pelindo itu tak penting. Dipaksakan saja itu pansus. Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" ujar Pangi Syarwi di Jakarta, Selasa (3/11).

Pangi mengatakan, sah-sah saja DPR membentuk pansus karena hal itu merupakan hak mereka. Namun, kalau pansus pada akhirnya masuk angin dalam tanda kutip, hal itu akan semakin membuat lembaga DPR semakin tergerus.

Pansus Pelindo dinilai tidak mempunyai proses penyelidikan yang kuat. Sebaliknya, Polri yang telah menangani kasus Pelindo sejak awal seharusnya didukung penuh untuk menuntaskan secara hukum.

"Bareskrim kan sudah selidiki itu kasus. Polri punya data. Sebaiknya diserahkan saja ke Polri dan tak perlu pansus," tegasnya.

Dia menambahkan, karena proses politik di DPR, proses penyelidikan hukum yang dilakukan Polri jadi terhambat. Bahkan proses politik (pansus) akan mematikan perjuangan proses hukum selama ini.

"Proses hukum akan mati kalau proses politik terjadi. Kita tinggal menunggu seperti apa nanti rekomendasi pansus," katanya.

Pangi mengungkapkan, sejumlah fraksi yang menempatkan perwakilannya di Pansus Pelindo sudah mulai mencium arah rekomendasi pansus. Oleh karena itu, sejumlah fraksi berbalik arah menyatakan pansus itu tak penting lagi.

"Saya menduga PKS dan Demokrat hanya dimanfaatkan saja. Itu yang dicurigai. Tidak menguntungkan juga bagi mereka pansus dilanjutkan. Pansus Pelindo hanya sebagai sapi perahan. Ini permainan politik kelas tinggi. Ujungnya ya siapkan calon untuk pengganti RJ Lino dan selanjutnya lengserkan Meneg BUMN Rini Soemarno," jelasnya.

Baca juga:
Pekan depan, Pansus soroti surat Menteri Rini untuk Pelindo
Bareskrim bakal layangkan surat pemanggilan kedua ke RJ Lino
Pemanggilan JK dalam Pansus Pelindo dianggap bisa jadi bumerang DPR
Pansus Pelindo dinilai tak lagi mewakili kepentingan nasional
Sebelum laporkan Lino, Pansus lebih dulu panggil Menhub & Menkum HAM