Peneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
Dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat
- SBY Akhirnya Beri Komentar tentang Demokrasi saat Ini: Saya Percaya Arti Kebenaran Politik
- PDIP usai DPR Abaikan Putusan MK: Forum Ini jadi Saksi dan Pelaku Keburukan Demokrasi Hari Ini
- Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil
- Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi
Peneliti SMRC Dorong PDIP, NasDem dan PKB Jadi Oposisi
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyebut, kualitas proses Pemilu 2024 diwarnai berbagai dugaan kecurangan.
Menurut Sirojudin, termasuk narasi pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.
Dia menilai, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat.
Sirojudin mengatakan, publik bisa mendorong sejumlah partai politik untuk memainkan peran itu.
Terutama partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan,” ujar Sirojudin dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk Demokrasi Indonesia Terancam? Kamis (18/1).
Ditegaskan Sirojudin, oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi, harus dilakukan. Terlebih, menurutnya, berbagai pihak telah mendorong pemakzulan.
“Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, NasDem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipastikan akan mendapat dukungan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional,” tegas Sirojudin.
Sementara itu, Pendiri Setara Institute, Hendardi menilai, vetokrasi mengalami penguatan di era pemerintahan Jokowi.
Hendardi merujuk pada veto dan pemblokiran aspirasi kolektif masyarakat oleh sekelompok orang.
Hingga meruntuhkan independensi Mahkamah Konstitusi.
Senada, Ilmuwan politik, Prof Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, demokrasi Indonesia semakin terancam. Dia menyinggung putusan MK yang meloloskan syarat usia cawapres.
“Menjadikan 2024 ini akan tercatat sebagai pemilihan umum terburuk dalam sejarah Indonesia atau paling tidak pemilu paling tidak demokratis,” ungkap Ikrar.