Pimpinan DPR sarankan Panglima TNI segera klarifikasi isu 5.000 senpi
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Panglima TNI untuk mengklarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri. Hal ini diperlukan untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Panglima TNI untuk mengklarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri. Hal ini diperlukan untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.
"Tentunya Panglima harus klarifikasi secara menyeluruh, apa yang dimaksud dari statemennya itu," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
Isu soal ada institusi di luar TNI dan Polri memesan 5 ribu senjata api ilegal ditepis oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu. Wiranto dan Ryamizard meluruskan, jumlah senjata yang dipesan hanya 500 pucuk dan diperuntukkan untuk Badan Intelejen Negara (BIN).
Agus menolak berspekulasi Panglima harus dievaluasi karena informasi yang disampaikan itu berbeda dengan Wiranto dan Ryamizard. Namun, dia meyakini Panglima memiliki bukti terkait pembelian senjata tersebut.
"Jangan jika-jika. tentunya kita yakini juga Panglima memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan itu, tetapi tetap ini penting untuk diklarifikasi," tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut agar situasi kembali kondusif.
"Ini kan merupakan konflik internal dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Saya yakini pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini," tukasnya.
Baca juga:
Gaduh 5000 senpi ilegal, Menhan sebut ada yang senang & tepuk tangan
Ini reaksi Jokowi saat Menhan lapor omongan Panglima soal 5.000 senjata ilegal
Try Sutrisno minta polemik ucapan Panglima TNI disudahi
JK soal isu 5.000 senjata: Saya ikut saja penjelasan Pak Wiranto
Meradangnya Menhan tanggapi ucapan Panglima soal 5000 senpi ilegal
Panglima TNI sudah lapor Presiden, polemik 5.000 senjata dianggap selesai
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Siapa yang ingin dilibatkan dalam pemberantasan tambang ilegal? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Bagaimana Anies Baswedan berencana untuk memberantas tambang ilegal? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Kenapa prajurit TNI mengamankan 'penyusup' tersebut? Salah satu tugas prajurit TNI adalah menjaga segala macam bentuk ancaman demi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana Menteri Trenggono ingin memanfaatkan kapal ikan asing ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. "Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga," bebernya.
-
Mengapa pinjol ilegal berbahaya? Tak jarang gara-gara terlilit pinjol, korbannya harus menelan pil pahit.