PKB Pertanyakan Motif PDIP Kritik Food Estate: Kenapa Baru Sekarang?
Sejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
Sejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
PKB Pertanyakan Motif PDIP Kritik Food Estate: Kenapa Baru Sekarang?
Ketua DPP PKB Daniel Johan mempertanyakan motif PDI Perjuangan yang baru angkat suara soal program lumbung pangan atau food estate yang digarap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi IV DPR RI ini menyebut sejak awal food estate bermasalah karena kurang kajian layak. "Kenapa baru sekarang?" kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
- PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
- PDIP Kritik Food Estate yang Digarap Prabowo, Gerindra Ibaratkan Koalisi seperti Kendaraan
- PDIP Kritik Food Estate, Golkar Ingatkan Jangan Munculkan Keterbelahan Jelang Pemilu
- PDIP Kritik Proyek Food Estate: Bagian Kejahatan Terhadap Lingkungan
Komisi IV yang membidangi pertanian telah mengkritik program food estate karena kurang kajian. Program Presiden Joko Widodo itu memiliki potensi gagal yang besar.
"Sejak awal food estate diperkenalkan di Komisi IV, kita konteks mitra antar komisi IV dengan Kementerian Pertanian. Kita sangat kritis karena apa? Karena waktu itu food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak," ujar Daniel.
Daniel menyayangkan PDIP menggunakan isu food estate sebagai alat menyerang lawan politiknya. Ia mempertanyakan PDIP baru bersuara belakangan. "Ya itu yang kita tolak (sebagai alat politik). Artinya ini kan bukan untuk serang menyerang. Kita Komisi IV waktu itu sudah menyampaikan pendapatnya dari awal pertama kali food estate," jelasnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia menyebut, proyek itu merupakan bagain dari kejahatan lingkungan.
Sebab, proyek tersebut kini mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurut Hasto, proyek itu hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
Hal itu, Hasto sampaikan ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).