PKS Duga Revisi UU Pemilu Bakal Dilakukan Jelang 2024
Ia mengatakan, sikap mengenai ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen tentunya akan muncul lobi-lobi dari partai-partai.
RUU Pemilu sudah ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU itu batal dibahas dalam waktu dekat karena pemerintah tidak sepakat.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menduga revisi terhadap UU Pemilu bakal dilakukan. Ketika tahun-tahun mendekati Pemilu 2024. Atau di masa terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habib menilai, bakal ada perubahan sikap terhadap revisi UU Pemilu ini.
-
Apa yang dimaksud dengan PPS Pemilu? PPS pemilu adalah badan yang dibentuk KPU untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa saja yang menjadi tugas PPK dalam Pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa tugas utama PPK Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu? Tugas utama PPK meliputi perencanaan, pengawasan, pendataan pemilih, penghitungan suara, serta pelaporan hasil pemilihan kepada KPU dan Bawaslu.
-
Di mana PTPS bertugas selama Pemilu? PTPS adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.
"Ini kita duga-duga ya ini periode terakhir dari bapak (presiden) kita, kita lihat saja. Sekarang masih hangat coba lihat tahun terakhir kita liat suasana akan berbeda," kata Aboe saat Rakernas PKS di Jakarta, Kamis (18/3).
Ia mengatakan, sikap mengenai ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen tentunya akan muncul lobi-lobi dari partai-partai.
"Sikap ini kan masih loba lobi, dan loba lobi masih di penghujung kita lihat saja," kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Namun, PKS akan bersikap mengenai ambang batas ini mengambil jalan tengah. Supaya bisa merangkul banyak pihak.
"Kita sebagai partai di luar pemerintahan akan mengusulkan ide-ide yang bisa merangkul banyak pihak. Kayak persentase presiden threshold, parlemen threshold, kita ambil jalan tengah," katanya.
Sebelumnya ambang batas pencalonan presiden memang beragam, ada yang tetap 20 persen, ada juga yang minta dikurangi bahkan di-nolkan. Sementara untuk ambang batas parlemen ada yang meminta tetap 4 persen, ada juga yang meminta dinaikan.
Baca juga:
Perludem: Penjabat Kepala Daerah Tak Sejalan dengan Konsep Otonomi Daerah
Mendagri Tegaskan Pemilu pada April 2024 Tak Bisa Ditunda
Bicara RUU Pemilu, Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Punya Legitimasi
Kemendagri Sebut Pilkada 2020 Jadi Pelajaran untuk Hadapi Pemilu 2024
Tahapan Pemilu 2024 akan Dimulai Tahun Depan
RUU Pemilu Dicabut, DKI Jakarta dan Jabar akan Gelar Pilkada pada 2024