PKS: Sekalipun Diajak PDIP, Kami Belum Tentu Mau Berkoalisi
Aspirasi konstituen PKS, kata Ahmad, turut berpengaruh terhadap sikap partai berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
PKS menjawab sikap PDIP yang menolak berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024. Wasekjen PKS Ahmad Fatul Bari menegaskan partainya juga belum tentu mau jika ajakan datang dari PDIP.
"Ketika berkoalisi, sekalipun diajak oleh PDIP, belum tentu kami mau berkoalisi dengan mereka," kata Ahmad Fatul saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (2/6).
-
Apa fokus utama gugatan PDIP ke MK terkait hasil Pilpres 2024? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
Ahmad Fatul meyakini PDIP dan PKS punya pertimbangan sendiri akhirnya tidak menjadi mitra koalisi di 2024. Menurutnya, salah satu dasar pertimbangan adalah suara dari konstituen PKS.
Aspirasi konstituen PKS, kata Ahmad, turut berpengaruh terhadap sikap partai berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Yang jelas kami PKS terbuka dengan siapapun baik itu berkomunikasi maupun kerja sama politik. Walaupun tentu kita mendengarkan suara dari konstituen yang selama ini menyampaikan aspirasi keapda kami. Salah satu aspirasi utama adalah bagaimana kita PKS berada di luar pemerintahan, dan selalu mengkritisi jalannya pemerintahan," ujar dia.
Pertimbangan lain ketika PKS memutuskan menjadi oposisi adalah bahwa pemerintah perlu diawasi dan dikritisi.
"Banyak hal yang menjadi catatan evaluasi dari jalannya pemerintahan saat ini yang salah satunya adalah PDIP menjadi bagian utama dari koalisi tersebut,"
Meski begitu, kata dia, sejarah mencatat PDIP dan PKS sebenarnya pernah bekerjasama dalam satu kabinet pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Meskipun 10 dekade terakhir berpisah jalan.
"Kalau hal lain terkait koalisi dan sebagainya itu bagian dari latar masing-masing yang tentu punya pertimbangan,"
Ahmad Fatul menambahkan PKS tidak hanya memperhatikan soal koalisi dan pemilu saja, tetapi berpolitik untuk membangun negara dan menjaga marwah demokrasi. PKS juga ingin kembali ke pemerintahan untuk memperbaiki bangsa.
"Tang harus kita pertimbangkan bukan konteks pada koalisi teknis, pertarungan politik, tetapi lebih kepada apa yang ingin kita hadirkan yang terbaik dalam membangun bangsa ke depan, untuk menjaga demokrasi menjadi lebih baik, dan tentu menjadikan partai politik juga salah satu sarana utama memperbaiki bangsa ini lewat jalur politik dan pemerintahan. Serta membangun demokrasi untuk tumbuh dan berkembang dengan kekhasan NKRI," tutup Ahmad Fatul.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui sulit untuk koalisi dengan PKS dan Demokrat. Pertama, kesulitan koalisi dengan PKS sebab perbedaan ideologi.
"PDIP berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring, Jumat (28/5).
Sementara, PDIP dan Demokrat memiliki basis dan DNA partai yang berbeda. Hasto bilang demikian karena tidak ingin dijodohkan dengan Demokrat lantaran karakter kedua partai yang berbeda.
"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, naturenya," ujar Hasto.
Baca juga:
Demokrat: Sulit bagi Kami Berkoalisi dengan Partai Kasus Bansos
PDIP Tutup Pintu Koalisi, Presiden PKS akan Tetap Jalin Silaturahmi Politik
Tanggapi PDIP, Demokrat Bilang Pemilu 3 Tahun Lagi Tak Etis Bicara Pilpres 2024
Menakar Peluang Ketum Golkar di Pilpres 2024
PKS Tanggapi Sekjen PDIP Tolak Koalisi, Sebut Pemilu 2024 Bukan Pertarungan Ideologis