PKS siap terima berapapun ambang batas capres di revisi UU Pemilu
Hidayat mengatakan, aturan lama hanya mengakomodir pesta demokrasi tidak serentak. Selain itu, revisi UU Pilkada harus segera selesai karena saat ini belum ada wakil rakyat di DPR dari Kalimantan Utara.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus segera disahkan karena aturan yang lama sudah tidak sesuai. Karena pada 2019, Pilpres dan Pileg akan dilakukan secara bersamaan.
Hidayat mengatakan, aturan lama hanya mengakomodir pesta demokrasi tidak serentak. Selain itu, revisi UU Pilkada harus segera selesai karena saat ini belum ada wakil rakyat di DPR dari Kalimantan Utara.
"Dulu Pilkada dan Pileg itu tidak bareng tapi sekarang bareng jadi punya dampak yang banyak termasuk tentang ada provinsi baru Kalimantan Utara. Kalau pakai UU yang lama mereka enggak ada wakilnya jadi bertentangan dengan prinsip pemilu," katanya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).
Pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak merupakan keputusan MK yang menghadirkan sistem baru dalam pemilu raya. Hidayat menyayangkan, bila pembahasan revisi UU pemilu bertahun-tahun justru tak ada hasilnya.
"Saya kira ada pelajaran yang buruk dari pemerintah yang berkomitmen dengan DPR untuk membuat UU," ujarnya.
PKS pun mengambil sikap untuk menyetujui berapapun opsi presidential threshold yang saat ini menjadi salah satu perdebatan di Pansus pemilu.
"Secara prinsip PKS siap mau 20 persen siap, 0 persen siap, 4 persen siap," tegasnya.
Bila tak kunjung mencapai kesepakatan, Hidayat mengatakan, maka voting harus dilakukan. Dia menyarankan, Pansus tetap menjalani komunikasi di akhir pekan. Sehingga pada hari Senin telah satu suara dalam menentukan presidential threshold .
"Kalau ternyata tidak bisa dihadirkan kesepahaman dan voting akan jadi hal yang biasa saja dan itu bakal jadi solusi yang akan menghadirkan UU yang juga tetep baik," tutupnya.
Baca juga:
PKS: Jangan sampai pemerintah dituduh hambat revisi UU Pemilu
PKS kritik Demokrat soal wacana aklamasi di Pilgub Jatim
Tak cuma dengan Amien Rais, Habib Rizieq juga bertemu petinggi PKS
Hidayat sebut politisi PKS bertemu Rizieq bukan pertemuan politik
PKS tegaskan tak kirimkan anggota buat hak angket KPK
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa saja yang menjadi tugas PPK dalam Pemilu? Tugas PPK dalam pemilu adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, PPK bertugas untuk melakukan penerimaan daftar pemilih, melakukan rekapitulasi penghitungan suara, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan Pemilu kepada masyarakat di kecamatan.
-
Apa yang dijamin Heru Budi terkait TK Gudang Peluru? "Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur)," kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Siapa yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.