PMN bikin alot pembahasan RAPBN 2016, Fadli Zon usul Rini dipecat
Menurut Fadli Zon, saat pemerintah SBY, Kementerian BUMN tak pernah mengambil dana dari APBN.
Alotnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 salah satunya karena penolakan fraksi-fraksi atas alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 39 triliun. DPR meminta pemerintah membatalkan alokasi PMN dan mengedepankan program yang lebih pro rakyat.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri BUMN Rini Soemarno lantaran mengalokasikan dana besar untuk suntikan modal bagi perusahaan BUMN.
-
Apa yang dirayakan Ririn Ekawati dalam acara peluncuran bisnis barunya? Bisnis baru ini adalah hadiah terbaik untuk Ririn yang baru saja berulang tahun.
-
Siapa yang mengakui pacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti? Dalam perkembangan terbaru, Jonathan Frizzy mengakui bahwa ia dan Ririn sedang menjalin hubungan asmara.
-
Kapan domba yang dipelihara Rina dipanen? Jadi dipelihara selama tiga bulan. Kami jual ke warung-warung sate, terutama warung sate Tegal. Mereka menggunakan domba-doma yang masing usia 8-10 bulan
-
Bagaimana Raden Ario Soerjo meninggal? Lalu mereka disuruh turun kemudian dibawa ke hutan dan dihabisi nyawanya oleh PKI.
-
Kapan Rudini membentuk APDN di Jatinangor? Pada tahun 1990, Rudini membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
"Menurut saya harus dievaluasi menterinya, kalau perlu diganti lah. Karena ini tidak bisa melakukan manajemen terhadap aset negara. Saya khawatir ini hanya menggerogoti kepentingan negara. Saya secara pribadi merekomendasikan Rini Soemarno diganti, tapi itu kan hak prerogatif presiden," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).
Dalam pandangan Fadli Zon, jika nantinya Rini Soemarno diganti maka sosok berikutnya harus profesional. Penyertaan modal negara harus menguntungkan rakyat dan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY. Menurutnya, saat pemerintah SBY Kementerian BUMN tak pernah mengambil dana dari APBN. Justru sebaliknya, BUMN harus bisa memberikan keuntungan pada negara.
"Jadi, negara ikut campur bidang ekonomi. BUMN yang katanya mempunyai aset Rp 5.000 triliun, lalu untuk apa kok masih minta PMN? Menurut saya ini tidak fair terhadap rakyat," imbuh dia.