Profil Agung Laksono, Eks Menteri yang Dilaporkan JK ke Polisi Terkait Kisruh Pemilihan Ketua PMI
Agung Laksono adalah seorang politisi senior di Indonesia yang memiliki perjalanan politik yang panjang, termasuk konflik terbaru yang terjadi di PMI.
Agung Laksono, seorang tokoh politik senior di Indonesia, kembali menjadi perhatian publik setelah Jusuf Kalla melaporkannya ke pihak kepolisian terkait perselisihan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI). Ketegangan ini meningkat setelah Musyawarah Nasional PMI 2024 yang mengukuhkan Jusuf Kalla sebagai ketua umum secara aklamasi.
Perseteruan ini menyoroti sosok Agung yang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik, organisasi, dan bisnis. Dengan pengalamannya sebagai Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agung telah menjadi figur penting di kancah nasional.
- Masih Panas Gara-Gara Dualisme Ketum PMI, JK & Agung Laksono Tak Tegur Sapa di HUT ke-60 Partai Golkar
- Kisruh JK dan Agung Laksono di Tubuh PMI, Menteri Hukum Belum Terima Data Kepengurusan
- Agung Laksono Klaim Menang Munas PMI, Segera Lapor Hasil ke Kemenkumham
- JK Polisikan Agung Laksono Buntut Manuver Ilegal Kursi PMI
Namun, kontroversi terbaru ini mengungkap sisi lain dari perjalanan politiknya, yang memicu diskusi mengenai etika organisasi. Laporan yang diajukan oleh Jusuf Kalla menimbulkan dugaan adanya dualisme kepemimpinan di PMI, yang semakin memperumit polemik ini. Apa yang menjadi latar belakang konflik ini? Dan bagaimana peran Agung dalam perjalanan kariernya hingga saat ini?
Masa Muda dan Pendidikan
Agung Laksono dilahirkan di Semarang pada tanggal 23 Maret 1949. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Medan, ia melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI). Ketertarikan Agung terhadap organisasi mulai tumbuh semasa kuliah, yang menjadi dasar bagi kariernya di dunia politik dan organisasi.
Selain pendidikan formal yang diperolehnya, Agung juga aktif mengikuti pelatihan internasional, salah satunya adalah Eisenhower Programme yang diadakan di Amerika Serikat. Pengalaman tersebut membantunya membangun perspektif global yang sangat berkontribusi terhadap keberhasilannya di berbagai bidang.
Karier Politik yang Cemerlang
Agung memulai perjalanan politiknya melalui Partai Golkar pada masa Orde Baru. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari tahun 1987 hingga 2009, sebelum menjabat sebagai Ketua DPR pada periode 2004 hingga 2009. Dalam jabatannya, Agung selalu menekankan pentingnya DPR sebagai wakil suara rakyat.
Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2009 hingga 2014, ia memimpin berbagai program sosial dan pembangunan yang berdampak luas. Dengan pengalaman yang mendalam, Agung menjadi sosok kunci dalam struktur partai dan pemerintahan.
Kiprah di Organisasi
Agung terlibat aktif dalam berbagai organisasi, termasuk AMPI dan HIPMI, di mana ia memegang posisi sebagai ketua umum. Selain itu, ia juga memimpin Kosgoro 1957, yang merupakan salah satu pilar utama Partai Golkar, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengembangkan kader-kader yang berkualitas.
Kiprah Agung di kancah internasional dapat dilihat dari partisipasinya dalam berbagai konferensi global. Hal ini membantunya untuk memperluas jaringan yang mendukung misinya dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga ia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar.
Konflik PMI: Jusuf Kalla vs. Agung Laksono
Kontroversi terbaru muncul setelah Agung tidak berhasil mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI. Ketegangan ini dimulai saat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang diadakan oleh dua kelompok berbeda. Dalam Munas resmi yang diakui oleh mayoritas anggota, Jusuf Kalla, yang merupakan petahana, terpilih kembali secara aklamasi.
Sementara itu, Agung Laksono mengadakan Munas tandingan dengan mengklaim bahwa ia telah mendapatkan dukungan dari lebih dari 20 persen anggota PMI. Jusuf Kalla menuduh Agung telah mendirikan PMI tandingan yang dianggap ilegal, yang kemudian memicu laporan ke pihak kepolisian.
Menurut Jusuf Kalla, pendirian PMI tandingan itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menyebut tindakan Agung sebagai bentuk "pengkhianatan" yang dapat merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, Agung Laksono mengklaim bahwa Munas yang dipimpinnya didukung oleh 240 dari 392 anggota PMI yang hadir.
Ia berpendapat bahwa jumlah dukungan tersebut sudah cukup untuk memenuhi syarat legalitas sesuai dengan aturan organisasi. Agung juga meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku dan menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia meyakini bahwa langkah yang diambilnya tidak melanggar hukum, melainkan merupakan upaya untuk memperjuangkan kebenaran.
Pengaruh dan Kritik terhadap Agung
Meskipun dihargai karena sumbangsihnya, Agung sering kali menghadapi kritik mengenai langkah-langkah politik yang diambilnya. Jusuf Kalla menegaskan bahwa Agung memiliki sejarah yang mirip di organisasi lain seperti Golkar dan Kosgoro.
Namun demikian, Agung tetap merupakan sosok yang berpengaruh dengan kontribusi yang signifikan dalam dunia politik dan organisasi di tingkat nasional. Keberadaannya sering kali memicu diskusi dan perdebatan, baik di kalangan para elit maupun di masyarakat luas.
Apa latar belakang pendidikan Agung Laksono?
Agung merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan juga mengikuti Eisenhower Programme di Amerika Serikat.
Apa saja jabatan penting yang pernah dipegang Agung Laksono?
Dia pernah menjabat sebagai Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Apa penyebab konflik antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla di PMI?
Konflik muncul setelah Agung dituduh mendirikan PMI alternatif setelah upayanya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum tidak berhasil.