RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada sidang paripurna, Kamis (22/8) besok. Dengan UU ini, aturan ambang batas yang dikeluarkan MK tak berlaku.
Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
- MK Buka Suara Respons Heboh RUU Pilkada Dibahas Secara 'Kilat'
- Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
- Perludem Tegaskan Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Langsung Berlaku di Pilkada 2024
- DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
“Sebenarnya bukan soal menganulir, kita kan tahu bahwa DPR itu menjadi lembaga pembentuk UU,” jelas Supratman usai rapat Baleg DPR, Rabu (21/8).
Supratman menegaskan, pemerintah hanya mengikuti alur parlemen yang hendak mengesahkan RUU Pilkada.
“Kalau kemudian ternyata pada hari ini parlemen menyetujui sebuah draf yang tentu menjadi rujukan adalah juga menyangkut hasil putusan MK, ya pemerintah setuju saja,” jelas Supratman yang juga Politikus Gerindra.
PDIP Menolak
Sebelumnya, Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
"Apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Wakil Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, dalam rapat tersebut.
Peserta rapat kemudian menyetujui agar RUU Pilkada dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Kemudian, Awiek mengetok palu.
"Alhamdulillah," kata Awiek.
Sebagai informasi, delapan Fraksi di DPR RI menyetujui Revisi UU Pilkada dibawa ke rapat paripurna. Hanya Fraksi PDIP yang tak sependapat revisi UU tersebut dibawa ke rapat paripurna.
“Saudara pimpinan, para menteri dan hadirin sekalian, berdasarkan catatan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap tidak sependapat dengan rancangan UU tersebut untuk dibahas di tingkat selanjutnya," kata Anggota Baleg Fraksi PDIP Nurdin, dalam rapat di ruang Baleg, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).