Sekjen NasDem Ingatkan Bahaya Oligarki Kekuasaan Jika Gerindra Bergabung Pemerintah
Sekjen NasDem mengingatkan dampak negatif bagi demokrasi jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Hal yang jauh lebih berbahaya adalah oligarki kekuasaan.
Sekjen Partai Nasional Demokrat atau NasDem, Johnny G Plate menilai, ada sejumlah kendala jika Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan. Salah satunya adalah perbedaan visi misi selama kampanye Pilpres 2019 antara kubu koalisi Indonesia Kerja dengan koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi.
"Pertama adalah visi dan misi selama kampanye yang diametral perbedaannya, akan mengalami banyak kendala untuk dipersatukan. Kedua, dengan begitu lebar dan gemuknya koalisi di pemerintah nanti, akan berdampak pada span of control terhadap pemerintah, makin lebar dan tidak mudah mengambil keputusan," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/7) petang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
Dia juga mengingatkan dampak negatif bagi demokrasi jika Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Hal yang jauh lebih berbahaya adalah oligarki kekuasaan. Menurut Plate, tak ada pihak yang mengharapkan munculnya oligarki kekuasaan, termasuk Jokowi. Karena akan membahayakan negara.
"Apabila terjadi oligarki kekuasaan, bukan hanya Pak Jokowi yang tidak berharap, kita semua tidak berharap, rakyat tidak berharap. Makanya yang diajak Pak Jokowi adalah bersama-sama bersatu, melihat ke depan, membangun Indonesia agar Indonesia maju, sukses di antara persaingan dengan negara-negara lain," jelasnya.
Saat pertemuan Jokowi-Prabowo, hal utama yang menjadi pokok pembicaraan adalah bersama-sama merekatkan kembali ikatan kebangsaan yang sempat renggang saat Pilpres. Tak ada pembicaraan bagi-bagi kekuasaan. Menurut Plate, pemerintahan yang sehat adalah dibutuhkan oposisi sebagai penyeimbang.
"Pemerintahan yang sehat harus ada penyelenggara pemerintahan, harus ada kontrol yang memadai. Demokrasi baru bermanfaat kalau ada check and balances," ucapnya.