Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi
Gerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.
Guru besar Fakultas Teknik Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo membacakan deklarasi Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi berisi empat poin.
Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi
Gerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.
- Guru Besar, Dosen Hingga Mahasiswa Universitas Jember Gelar Aksi Seruan Moral Selamatkan Demokrasi
- Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah
- Muncul Gerakan Universitas Selamatkan Demokrasi, Anies: Kampus Bicara Setelah Tangkap Suara Rakyat
- Ini Bunyi Lengkap Petisi Guru Besar UI Tuntut Pemilu Jujur dan Adil
Kali ini, Forum Profesor dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar deklarasi bergerak untuk menyelamatkan demokrasi di halaman Gedung Rektorat, Jumat (2/2).
Guru besar Fakultas Teknik Unhas Prof Triyatni Martosenjoyo membacakan deklarasi Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi berisi empat poin.
Dia mengatakan pernyataan sikap dilakukan Forum Guru Besar dan Dosen Unhas setelah mencermati perkembangan rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi secara nasional.
"Maka Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Makassar mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut. Satu senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi," ujar Triyatni kepada wartawan.
Poin kedua, kata Triyatni, mengingatkan kepada Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
"Ketiga, meminta KPU, Bawaslu, DKPP selaku penyelenggar tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar. Saya kira dalam konstalasi politik, tuturnya.
Amran mengaku aksi deklarasi merupakan jawaban terkait keresahan masyarakat jelang pencoblosan.