Sudah empat masa sidang dilalui, DPR masih banyak tunggakan RUU

Hingga lewat tengah tahun, banyak RUU dalam prolegnas yang belum dibahas.

Selasa (7/7) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat menutup masa sidang keempat atau yang terakhir untuk tahun persidangan 2014-2015. Ketua DPR Setya Novanto mengakui, masih banyak tunggakan rancangan undang-undang (RUU) yang belum terselesaikan.

Pada awal 2015 lalu, DPR telah menetapkan sebanyak 37 RUU prioritas yang harus diselesaikan. Bahkan, pada masa sidang IV lalu, DPR menambah beberapa RUU yang merupakan revisi terhadap UU yang ada seperti revisi UU KPK, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan. Revisi Prioritas Prolegnas Tahun 2015 juga dilakukan dengan mengganti RUU tentang Ketahanan Pangan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta mengganti RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan RUU tentang Bea Materai.

Namun, hingga lewat tengah tahun, banyak RUU yang belum dibahas. Dalam pidato penutupan masa sidang IV, Setya mengakui DPR terus berupaya untuk menyelesaikan penyusunan beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Berbagai upaya dilakukan baik melalui Rapat Kerja, RDP, dan RDPU, maupun kunjungan kerja untuk memperoleh masukan dari masyarakat (stakeholder) dalam rangka membentuk undang-undang yang adaptif, responsif, dan aspiratif bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain tunggakan UU, saat ini ada 6 (enam) rancangan undang-undang yang berada pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi, yaitu RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sementara Pemerintah mengajukan ke DPR 4 (empat) RUU, yaitu RUU tentang Merek, RUU tentang KUHP, RUU tentang Paten, dan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. DPR melalui Bamus sudah menetapkan Alat Kelengkapan DPR yang akan melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah.Keempat RUU tersebut akan dimulai pembahasannya pada Masa Sidang yang akan dibuka pada 14 Agustus mendatang.

Di sisi lain, Setya mengingatkan pemerintah terkait perlambatan ekonomi dan masih terjadinya pelemahan nilai rupiah. DPR meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah nyata untuk mengembalikan kinerja perekonomian nasional.

Jelang lebaran, DPR melalui komisi-komisi terkait telah meminta pemerintah untuk melakukan upaya pengendalian harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Pimpinan DPR dan komisi terkait telah melakukan peninjauan secara langsung ke beberapa pasar tradisional yang menjadi acuan harga kebutuhan pokok.

Soal mudik, DPR juga telah meminta Pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap kelancaran arus mudik masyarakat yang hendak merayakan Idul Fitri di kampung halaman, di antaranya segera menyelesaikan perbaikan infrastruktur transportasi dan keamanannya guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

"Pimpinan DPR mengingatkan perlunya kerja sama antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah untuk mewujudkan mudik lebaran yang tertib, aman, dan nyaman," tegas Novanto.

Baca juga:
Ini klaim kinerja anggota DPR selama masa sidang IV
Komisi IX ancam panggil paksa Menteri Hanif jika tak hadir rapat
DPR gelar paripurna penutupan masa sidang, 236 anggota absen
Pemerintah dan DPR sepakat cabut Perpu JPSK
Didesak DPR, Kementerian ESDM buka opsi revisi UU minerba
DPR minta pemerintah talangi kekurangan anggaran Pilkada Rp 564 M
Politikus PDIP: Kini saatnya UU warisan Belanda dinasionalisasi