LIVE

Tanpa Syarat, Seluruh Anggota DPR akan Dapat Penghargaan di Akhir Masa Tugas sebagai Tanda Dedikasi

Baleg DPR RI sepakat memberikan tanda penghargaan kepada seluruh anggota DPR di akhir masa jabatan

dpr
Secara keseluruhan tahun masih sesuai target awal yakni 5,3 persen. (Liputan6.com/Faizal Fanani) (©@ 2023 merdeka.com)

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat memberikan tanda penghargaan kepada seluruh anggota DPR di akhir masa jabatan mendatang. Tanda penghargaan yakni piagam dan pin akan diberikan pada paripurna terakhir periode 2019-2024.

"Satu, tanda penghargaan terdiri atas piagam dan pin yang diberikan kepada semua anggota DPR RI yang menyelesaikan atau yang tidak menyelesaikan massa keanggotaan kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan karena melanggar sumpah, janji jabatan dan kode etik DPR RI atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena tindak pidana," kata Ketua Panja Peraturan DPR tentang tanda penghargaan, Willy Aditya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Willy menyebut, pemberian tanda penghargaan tidak hanya untuk seluruh anggota DPR, melainkan juga semua staf pendukung seperti ASN hingga tenaga ahli.

"Selain kepada anggota, piagam penghargaan juga dapat diberikan kepada tenaga sistem pendukung yang merupakan ASN DPR RI, Sekjen DPR RI dan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR serta tenaga ahli fraksi," ujar Willy.

Penghargaan Tanpa Syarat

Willy menyebut, seluruh fraksi setuju dengan tanda penghargaan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi anggota dewan. Untuk itu, tidak ada syarat khusus anggota DPR untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

"Ini enggak pakai kriteria semua anggota dapat. Jadi ini cuma tanda penghargaan saja dan tidak nilainya cuma pada penghargaan saja, tidak ada barang yang ini bukan sesuatu hal yang mahal gitu. Letak mahalnya bukan di harganya tapi didedikasi dan kesetiannya," pungkas Willy.

Adapun pin penghargaan terbuat dari benda logam bukan emas, berbentuk bintang dan berlogo DPR serta masa keanggotaan.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
D
Reporter Delvira Hutabarat
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Bahas Penyesuaian Anggaran dengan Kemenhan-TNI, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup

Rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut teknis detil angka-angka dalam penyusunan anggaran TNI tahun 2025.

Kemenhan RI
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Tapera
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

hak angket Pemilu 2024
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

DPR
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

berita populer
Daftar 19 Anggota DPR Terpilih Mundur karena Maju Pilkada 2024

Sebanyak 19 anggota DPR RI terpilih mundur karena maju Pilkada 2024.

DPR
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

RUU Pilkada
Pakar Hukum Nilai Tak Perlu Gunakan Hak Angket DPR untuk Persoalan Pemilu 2024

Hak angket adalah suatu instrumen yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan

Hak Angket
Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Tidak Dapat Batalkan Hasil Pemilu

Hak angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif.

Hak Angket
Tersangka Persetubuhan Anak Tetap Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Singkawang

HA dilantik bersama 29 anggota dewan terpilih lainnya dan dilakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Kota Singkawang.

PKS
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Rapat Paripurna DPR
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.

DPD