Tepis spekulasi gabung pemerintah, Demokrat sebut 'Kami bersama rakyat'
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono membantah masuk koalisi pemerintah. Pria yang akrab disapa Ibas mengatakan, partainya memilih tetap bersama rakyat. Namun Demokrat tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan fraksi partai pendukungnya.
Beragam spekulasi muncul usai Partai Demokrat berada di barisan koalisi partai pendukung pemerintah dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna DPR. Apalagi setelah itu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo.
Salah satu spekulasi yang berkembang, Demokrat bakal merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhi Baskoro Yudhoyono membantah hal tersebut. Pria yang akrab disapa Ibas mengatakan, partainya memilih tetap bersama rakyat. Namun Demokrat tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan fraksi partai pendukungnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang akan memimpin pertemuan pengurus pusat Partai Demokrat? "ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Bagaimana Orde Baru mengendalikan partai politik? Orde Baru menganut sistem Dwifungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan pembangunan. Orde Baru juga mengendalikan partai-partai politik dan membatasi kebebasan pers dan hak asasi manusia.
"Yang jelas kami ini selalu bersama masyarakat, selalu bersama rakyat. Kita dekat dengan pemerintah, kita dekat dengan semua partai, kita dekat dengan semua anggota DPR dan fraksi," jelasnya, Senin (30/10).
Dukungan Demokrat terhadap Perppu Ormas agar ke depannya bisa disempurnakan. Setelah disahkan menjadi UU, Perppu Ormas didorong agar segera direvisi pada beberapa pasal. Demokrat mengajak fraksi lain mengajukan revisi UU Ormas masuk dalam Prolegnas tahun depan.
"Tidak semuanya kita hilangkan, tidak semuanya kita hapus, tidak semuanya kita tolak tapi ada beberapa hal yang kita sempurnakan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, dukungan terhadap Perppu Ormas tidak berarti partainya masuk barisan pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia sekaligus menepis anggapan adanya tawaran untuk masuk ke dalam kabinet kerja.
"Saya enggak ada tuh. Enggak ada tuh ke saya, enggak ada tawaran. Ke Demokrat juga enggak ada. Tanyakan yang menawarlah. Kami enggak ditawar tuh," ujar Hinca di gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/10).
Hinca menegaskan posisi partainya sebagai oposisi dari pemerintahan Jokowi-JK. Dia menuturkan, partainya menutup peluang bergabung dalam koalisi pemerintah.
"Biarkan posisi sejak awal posisi kami di luar pemerintahan. Jadi janganlah kau goda-goda. Biarkan kami di luar pemerintahan gitu supaya ada penyeimbangnya," tegasnya.
(mdk/noe)