TKN: Rakyat Rugi Kalau Pak Prabowo Mundur, Karena Kinerjanya Cemerlang di Kemenhan

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyebut bahwa rakyat bakal rugi jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mundur dari jabatannya. Menurutnya, sulit mencari sosok yang sepadan untuk menggantikan Prabowo menjadi Menhan.

Habib menjawab ini ketika ditantang balik apakah paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming juga bakal mundur dari jabatannya juga, seiring Mahfud MD yang dikabarkan akan mundur dari Menko Polhukam.

"Kalau Pak Prabowo kan ini sosok yang sangat berintegritas, dan kinerjanya cemerlang, tentu rakyat rugi kalau Pak Prabowo mundur, rakyat sulit cari tokoh yang sepadan dengan beliau di posisi Kemenhan saat ini,"

 kata Habib di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1).

Menurutnya, Mahfud MD silakan mundur jika merasa malu lantaran penegakan hukum di beri skor 5 oleh capresnya sendiri Ganjar Pranowo.

"Ya enggak usah nantang-nantang, kalau Pak Mahfud merasa malu mundur, karena mungkin merasa malu di kasih skor 5 oleh Pak Ganjar soal penegakan hukum ya silakan mundur," ucapnya.

Selain itu, Habib menilai Gibran Rakabuming Raka juga sosok yang sangat berintegritas. Dia berkata, Wali Kota Solo itu tidak pernah membuat kebijakan yang merugikan rakyatnya.

"Itu dia sama aja, Mas Gibran kan sangat berintegritas, mana ada dia membuat kebijakan yang merugikan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri, silakan dinilai saja," katanya.

"Jadi gak usah nantang nantang kalau dia beliau (Mahfud) ini malu di kasih skor 5 sama Pak Ganjar soal penegakan hukum ya gak papa mundur silakan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bakal mundur sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam).

Mahfud mengaku pengundurannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tinggal menunggu momentum dan menuntaskan sejumlah tugas negara.

Menurut Mahfud, selama berkampanye sebagai cawapres tidak pernah memanfaatkan jabatan sebagai Menko Polhukam. Tugas negara diselesaikan rutin tidak sampai sepekan bekerja di kantor. Bahkan Mahfud meminta pemerintah daerah yang mengenalnya tidak memberikan fasilitas ketika berkampanye. Mahfud enggan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan fasilitas pemerintah," kata Mahfud di Acara Tabrak Prof, Selasa (23/1).

Mahfud berharap keputusannya mundur sebagai Menko Polhukam ditiru peserta Pilpres 2024 lainnya.

"Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang saya harus jaga dalam rangka transisi," kata Mahfud.