Wacana Koalisi, PKS Tak Masalah Jika PKB Ngotot Usung Cak Imin Jadi Capres
Habib mengatakan, rekam jejak Cak Imin juga terbuka lebar. Semua pihak bisa melihat sosok Cak Imin secara terbuka.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengaku tidak masalah jika PKB ngotot mendorong ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden bila membentuk koalisi bersama. PKS mendorong PKB untuk membahas bersama.
"Ya tidak apa-apa. Kalau mau Cak Imin layak kita liat nanti kita obrol dulu," ujar Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Kapan PPS Pilkada 2024 dibentuk? PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Apa pertimbangan utama PKS untuk mencalonkan seseorang di Pilkada 2024? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar."Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah," ucapnya.
-
Apa saja persyaratan PPS Pilkada 2024? Ada pun persyaratan untuk menjadi PPS Pilkada 2024 ialah sebagai berikut: - WNI (Warga Negara Indonesia)- Usia minimal 17 tahun - Mempunyai rasa setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. - Harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. - Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah dan sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.- Tinggal di domisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. - Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.- Berpendidikan paling rendah yaitu sekolah menengah atau sederajat.- Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.
Habib mengatakan, rekam jejak Cak Imin juga terbuka lebar. Semua pihak bisa melihat sosok Cak Imin secara terbuka.
"Kan kita punya jejak digital orang ini kan ada, mau kemana dia, siapa dia, bagaimana dia situasi kepribadiannya apa, itu kan ada di depan mata kita. Oleh karena itu kita tidak akan buta dengan perjalanan waktu di belakang kemarin, setback yang kita liat itu sudah terekam, ke depan bagaimana kita juga liat tinggal masalahnya adalah, ini bukan basa basi ya, bukan hanya retorika," ujarnya.
Lebih lanjut Habib mengatakan, untuk calon presiden dan calon wakil presiden biasanya akan ditentukan pada menit-menit akhir. PKS pun tidak ingin terburu-buru menentukan capres-cawapres.
"Pada waktunya kita akan tentukan sebab di last minute pasti ada gerakan yang berbeda. Dan itu kebiasaan di Indonesia, padahal kita ingin kan percintaan ini perjodohan ini dibangun dari sejak dini hari sehingga ketika menentukan orang yang baik untuk bangsa Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengungkapkan, kerja sama politik tersebut harus menargetkan kemenangan dan perubahan di masa mendatang.
"Jadi apapun koalisi itu, arahnya meraih kemenangan capres-cawapres. Apakah misalkan PKB dengan PKS mungkin berkoalisi? Sangat mungkin jika koalisi itu menjanjikan harapan menang dan menjanjikan harapan ke arah yang lebih baik," kata kata Jazilul dalam keterangannya, Rabu (8/6).
Baca juga:
Respons PPP Soal PKB Buka Peluang Koalisi dengan PKS di Pilpres 2024
Wacana Koalisi dengan PKB, PKS Ingin Ada Tiga Capres di 2024
CSIS Prediksi Pilpres 2024 Tidak Berlangsung Satu Putaran
PKB dan PKS Gagas Pembentukan 'Koalisi Semut Merah'
Fahri Hamzah Soroti KIB: Cuma Seperti Orang Ngumpul di Pos Ronda
Airlangga Ungkap Makna Ketum Projo Hadir dalam Silaturahmi KIB
Peneliti BRIN: KIB Perlu Promosikan Calon yang Tidak Kontroversial
NasDem: Koalisi dengan Demokrat Belum Ijab Kabul, Masih Ta'aruf