Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya

Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan.

Pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia telah memberikan hak suara mereka dalam Pemilu. Hingga saat ini, proses penghitungan suara pun masih terus berjalan.

Bukan hanya itu, masyarakat pun juga bisa melaporkan apabila menemukan adanya kecurangan dalam Pemilu pada Bawaslu. Sebagaimana diketahui, Pemilu tidak melulu berjalan dengan mulus.

Bahkan ada istilah sengketa Pemilu di Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang merasa asing dengan istilah sengketa Pemilu. Namun, ada pula yang sudah mengerti apa itu sengketa Pemilu.

Lantas bagaimana alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya?

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (16/2), simak ulasan informasinya berikut ini.

Sengketa Pemilu

Jenis-Jenis Sengketa Pemilu

Melansir dari jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014 berjudul Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Pemulihan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, ekspektasi masyarakat atas Pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan sudah mendorong pembentukan institusi-institusi khusus di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi.

Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.

Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian yang transparan dan adil terhadap sejumlah sengketa Pemilu.

Diharapkan, integritas pemilu tetap terjaga. Selain itu juga diharapkan ketidakpuasan dan keberatan masyarakat bisa diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.

Instansi yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Prosesnya

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU memiliki peran utama dalam menangani sengketa yang terjadi selama tahapan pemilu. KPU berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat administratif, seperti masalah daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu memiliki tanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu dan menanggapi pelanggaran pemilu. Mereka berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran administrasi yang dapat memengaruhi integritas pemilu.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu yang bersifat administratif. Mereka berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani perselisihan terkait tata cara pemilu dan pelanggaran administrasi.

Instansi yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Hasilnya

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki peran kunci dalam menangani sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa yang bersifat konstitusional terkait hasil pemilu, serta memverifikasi dan menetapkan calon terpilih.

Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Prosesnya

Adapun alur penyelesaian sengketa pemilu terhadap prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Permohonan
2. Verifikasi Formal dan Material
3. Mediasi
4. Adjudikasi Sengketa
5. Keputusan Bawaslu
6. Upaya Hukum ke PTUN

Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu pada Hasilnya

Penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Indonesia dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun alur penyelesaian sengketa pemilu terhadap hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi
2. Proses Penyelesaian PHPU
3. Proses Perkara PHPU
4. Putusan Mahkamah Konstitusi
5. Implementasi