Ketua KPU Terlibat Asusila, Puan Minta Proses Seleksi Dievaluasi

DKPP memutuskan memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya. Penghentian itu terkait dengan kasus asusila yang menjerat Hasyim.

Ketua DPR Puan Maharani menyayangkan sikap amoral dari Hasyim tersebut.

“Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Puan juga menyoroti proses seleksi perlu dievaluasi mengingat sebelumnya juga ada kasus komisioner tersandung kasus hukum.

“Kalaupun itu ada, kita harus sama-sama evaluasi, kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik, dan mekanisme yang ada sama-sama kita perbaiki,” ujarnya.

Usai ada Perpres pemberhentian Hasyim, dia mengungkapkan, DPR akan langsung melakukan mekanisme pemberhentian.

“Kami menghormati keputusan DKPP, nanti setelah 7 hari kemudian presoden mengeluarkan perpres pemberhentiannya, ya DPR sesuai mekanismenya akan memproses yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan m pengganti Hasyim merupakan calon komisioner KPU RI nomor urut berikutnya yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada 2022, Yakni Iffa Rosita.

Diketahui, Calon komisioner KPU dari urutan 8 sampai 14 adalah Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan, dan Muchamad Ali Safa'at.

“Sudah ada mekanismenya yaitu digantikan nomor urut 8, jadi urut dimana ketika kami melakukan fit and proper test,” kata Guspardi Gaus, kepada wartawan, Kamis (4/7).

Guspardi juga menegaskan bahwatindakan Hasyim memalukan. “Ini merupakan sesuatu yang memilukan dan memalukan,” kata Guspardi.

Guspardi menyatakan KPU ke depan harus bisa mengembalikan nama baik KPU. “Ke depan bagaimana para komisioner KPU yang di pusat provinsi dan kabupaten kota bisa memulihkan kembali nama baik,” kata dia.

Selain itu, menurut Guspardi, pemecatan Hasyim tidak akan berpengaruh pada persiapn Pilkada.

“Saya yakin dan percaya dengan diberhentikannya masing-masing sebagai Ketua dan anggota insya allah tidak akan berpengaruh terhadap kinerja, karena KPU itu sifatnya insitunya adalah kolektif jadi tidak bersifat komando,” pungkasnya.