22 Negara Dadakan Setop Ekspor Beras, Jokowi Waspadai Keamanan Stok Dalam Negeri
Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
- Jaga Inflasi, Pemprov DKI Siapkan Stok Pangan Dua Kali Lipat
- Diserahkan Presiden Jokowi, Banyuwangi Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik se-Jawa-Bali 4 Kali Beruntun
- Jokowi Beri Penghargaan ke 15 Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Berikut Daftarnya
- Jokowi: Sudah 400 Tahun Kita Ekspor Bahan Mentah, Sejak Zaman VOC
22 Negara Dadakan Setop Ekspor Beras, Jokowi Waspadai Keamanan Stok Dalam Negeri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kondisi stok beras yang ada saat ini. Meskipun angka inflasi sejauh ini masih cenderung terjaga, namun Sang Kepala Negara meminta jajarannya tidak lengah soal beras.
"Inflasi masih cenderung stabil, 2,6 persen. Hanya hati-hati ini untuk pangan, utamanya beras. Artinya apa, kita harus optimis, tapi tetap harus waspada, hati-hati," tegas Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Merdeka.com
Jokowi juga menyinggung soal dampak perubahan iklim yang kian terasa. Menurutnya, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap stok beras yang jadi bahan pangan utama rakyat Indonesia.
"Kemudian dampak perubahan iklim, dulu kita selalu bicara dampaknya, tapi belum kelihatan. Tapi sekarang kita rasakan dan dampaknya ke mana-mana. Pemanasan global betul-betul kita rasakan," kata Jokowi.
Imbasnya, dia terkejut saat 22 negara utama penghasil padi dan beras memasang sikap untuk menghentikan ekspor beras.
Sebab, negara-negara tersebut selama ini selalu menyatakan kesediannya untuk mengirimkan sebagian produksinya kepada Indonesia.
"Akibatnya, produksi pangan kita sedikit menurun. Dan, 22 negara membatasi ekspor pangan, dadakan lagi. Dulu yang namanya impor beras semua negara menawarkan. Saya punya stok, saya punya stok. Sekarang, 22 negara stop dan membatasi ekspor pangan," tuturnya.
Merdeka.com
Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai Bulog jumlahnya sangat aman sampai dengan tahun depan melalui tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton.
Adapun stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,45 juta ton, kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya akan makin kuat untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
"Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Bulog sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Walaupun pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor kepada Perum Bulog sebanyak 1,5 juta ton namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran di dalam negeri," ujar Suyamto dalam keterangan tertulisnya.
Suyamto juga menambahkan terkait asal negara impor bahwa Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras ini dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.
"Saat ini kita sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan Myanmar. Selanjutnya kita juga akan menjajaki dengan India dan Kamboja maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan," tambah Suyamto.