70 Pemda Ajukan Pinjaman ke Kemenkeu, Totalnya Capai Rp56 Triliun
Dari total pengajuan tersebut, pemerintah telah menyetujui pinjaman untuk 19 daerah senilai Rp9,87 triliun. Rencananya, pinjaman tersebut akan dikucurkan mulai tahun ini hingga tahun depan.
Kementerian Keuangan mencatat 70 daerah yang telah mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp56,75 triliun. Rinciannya yaitu 15 provinsi mengajukan pinjaman Rp39,62 triliun, 11 kota mengajukan pinjaman Rp3,54 triliun, dan 44 kabupaten mengajukan pinjaman Rp13,59 triliun
Dari total pengajuan tersebut, pemerintah telah menyetujui pinjaman untuk 19 daerah senilai Rp9,87 triliun. Rencananya, pinjaman tersebut akan dikucurkan mulai tahun ini hingga tahun depan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa menurut Kepala LKPP, UMKK sangat penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional? Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
-
Mengapa netizen merasa kecewa dengan kenaikan utang negara? Sehingga publik yang awalnya berharap dapat menurunkan rasio utang merasa dikecewakan. "Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi," terang Eko.
"Persetujuan pinjaman itu telah ditandatangani hari ini, Kamis 26 November 2020 dan akan mulai dikucurkan mulai tahun ini dan tahun depan," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Kamis (26/11).
Astera mengatakan, penandatangan pinjaman juga akan segera diberikan kepada Pemda Jawa Timur dan Maluku Utara pada pekan ini sebesar Rp788,7 miliar. Total proyeksi komitmen sampai pekan keempat November 2020 sekitar Rp10,66 triliun.
Jumlah tersebut telah disepakati dan akan diberikan kepada 21 daerah lainnya. Rinciannya, 10 provinsi mendapatkan komitmen pinjaman sebesar Rp9,35 triliun, 10 Kabupaten senilai Rp1,24 triliun, dan sisanya, ada satu kota yang memperoleh Rp60 miliar.
"Sampai hari ini, dari Rp10,66 triliun, pinjaman yang sudah dicairkan sebesar Rp1,86 triliun. Meliputi pencairan pinjaman untuk 4 provinsi senilai Rp1,7 triliun dan 4 kabupaten senilai Rp166,3 miliar," ujar Astera.
Pemda Diminta Tanggung Jawab
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun meminta Pemda setempat untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana pinjaman PEN. Pinjaman tersebut, kata dia, harus digunakan dengan sangat hati-hati.
Dia mengatakan, Pemda harus sadar bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah terkontraksi karena beban anggaran program PEN. Bahkan, kata dia, operasi moneter bank sentral ikut terkontraksi hingga 850 persen.
"Harus bisa bertanggungjawab apalagi skema tersebut belum pernah ada sebelumnya. Karena sangat sulit mendapatkan uang Rp695,2 triliun ini," kata Misbakhun.
Anggota fraksi Golkar itu juga meminta pemerintah pusat bisa mensosialisasikan program pinjaman PEN daerah dengan baik. Sebab, kata dia, masih banyak Pemda yang salah paham dengan program tersebut. "Terus banyak juga daerah yang mengira pinjaman PEN akan mengurangi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum," ujarnya.
(mdk/idr)