84 Ribu Pekerja Mal Terancam PHK Apabila PPKM Darurat Diperpanjang
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja memproyeksikan sebanyak 84 ribu pekerja mal berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali diperpanjang.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja memproyeksikan sebanyak 84 ribu pekerja mal berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali diperpanjang.
Jumlah tersebut setara 30 persen dari total pekerja atau karyawan pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia yang mencapai 280 ribu orang, belum termasuk karyawan pihak penyewa atau tenant.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana masa kerja PPPK? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Sedangkan status PPPK seseorang dapat diputus, ketika jangka waktu sudah berakhir, meninggal, atas permintaan pribadi, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas sesuai perjanjian yang telah disepakati.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
"Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen. Jumlah karyawan Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000 orang (tidak termasuk karyawan penyewa / tenant)," ungkapnya kepada Merdeka.com, Selasa (6/7).
Alphonzuz menjelaskan, saat ini, pengelola pusat perbelanjaan merasa khawatir jika PPKM Darurat diperpanjang. Sebab, kebijakan tersebut tak hanya membatasi mobilitas pengunjung namun juga turut memangkas jam operasional mal.
Padahal, bisnis di sektor pusat perbelanjaan masih dihadapkan pada kondisi sulit akibat dampak dari berbagai kebijakan pembatasan sosial di sepanjang tahun 2020. Akibatnya,
banyak pelaku usaha kesulitan mempertahankan bisnisnya setelah kehabisan dana cadangan selama masa pengetatan sejak pandemi Covid-19 tiba di Indonesia awal tahun lalu.
"Dana cadangan sudah terkuras habis selama tahun 2020, yang mana digunakan hanya sebatas untuk supaya bisa bertahan saja," terangnya.
Oleh karenanya, dia meminta pemerintah harus dapat memastikan bahwa kebijakan pembatasan kali ini benar-benar disertai dengan penegakan yang kuat atas pemberlakuan serta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga, tidak perlu adanya perpanjangan PPKM Darurat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona jenis baru tersebut.
"Kalau berkepanjangan maka akan banyak karyawan yang dirumahkan dan kalau masih berlarut lagi maka akan terjadi lagi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak bisa dihindari," imbuhnya.
Baca juga:
Ada PPKM Darurat, Jualan Online Tak Mampu Rem Sektor Restoran Tekan PHK
Pemerintah Diminta Beri Bantuan Pengusaha Ritel dan Restoran Selama PPKM Darurat
Sudin Nakertrans-E Jakpus Catat Pengaduan PHK Meningkat 10 Persen
Pengelola Pusat Perbelanjaan Terpaksa PHK Karyawan Akibat PPKM Darurat
Perceraian di Lebak Meningkat Selama Pandemi, Terbanyak Gara-Gara Suami Kena PHK
Berkaca dari Kasus Penutupan Gerai, Korban PHK Harus Punya Kemampuan Ini