Ada maladministrasi soal isi ulang e-money, BI dipanggil Ombudsman
Ombudsman RI memberi perhatian serius terhadap pelayanan transaksi non-tunai yang diduga ada maladministrasi dalam kewajiban transaksi non tunai dan pengenaan biaya pada uang elektronik. Ombudsman memanggil pemangku kepentingan terkait untuk klarifikasi mengenai transaksi non tunai dan pengenaan biaya top up e-money.
Ombudsman RI memberi perhatian serius terhadap pelayanan transaksi non-tunai yang diduga ada maladministrasi dalam kewajiban transaksi non tunai dan pengenaan biaya pada uang elektronik. Untuk itu, Ombudsman memanggil pemangku kepentingan terkait (stakeholder) untuk klarifikasi mengenai transaksi non tunai dan pengenaan biaya top up pada e-money.
Seperti diketahui, pengacara David Tobing mengadukan Gubernur Bank Indonesia (BI) karena diduga melakukan maladministrasi. Menurutnya, kebijakan BI yang membebankan baya pengisian uang elektronik ke konsumen sebesar Rp 1.500-Rp 2.000 dinilai mencerminkan keberpihakan pada pengusaha, serta pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Sumawiharja mengatakan pihaknya telah memanggil Bank Indonesia (BI), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), PT Jasa Marga, pengelola jalan tol dari pihak swasta, dan perbankan.
"Semua sampaikan perspektifnya. Kami identifikasi beberapa isu terkait pandasan atau payung hukum atas kebijakan ini dan latar belakang apa kira-kira yang menjadi proses kenapa kebijakan ini dikeluarkan," kata Dadan di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (27/9).
Meski begitu, lanjutnya, saat ini belum ada kesimpulan utuh. Namun dari pertemuan tersebut, disepakati untuk mendorong gerakan non tunai guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi di seluruh bidang.
"Kami ingin kebijakan ini tidak hanya untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi juga ada unsur afirmatif terhadap masyarakat yang mungkin sebagian kecil tapi tetap harus diakomodasi," imbuhnya.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas layanan e-meterai? “Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,” ujarnya.
-
Siapa yang mendorong kerja sama dengan Bank Sentral Spanyol mengenai mata uang digital? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong kerja sama antar bank sentral dalam mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
Baca juga:
Bank Mandiri terbitkan surat utang komodo untuk pembiayaan infrastruktur
Cara mengambil uang di ATM berbagai bank dan ATM bersama
Suku bunga BI turun, ADB prediksi pertumbuhan kredit membaik di 2018
Bos Mandiri sebut dana mengendap di e-money tak bisa digunakan perbankan
Bank Mandiri kantongi 51.200 nasabah wealth management dengan dana kelolaan Rp 169 T
Menko Luhut target pendanaan perbankan untuk LRT Jabodebek cair November