Ancam rencana hilirisasi, pelonggaran izin ekspor tak akan diberikan

Pelonggaran memang diyakini bakal mendorong perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pelonggaran izin ekspor tambang tidak akan dilakukan pemerintah. Walaupun, pelonggaran tersebut bakal mendorong perekonomian nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pelonggaran atau relaksasi izin ekspor tersebut mengancam rencana industri hilirisasi nasional. Selain itu, pemerintah tetap komitmen untuk menjalankan program hilirisasi tambang dengan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

"Saya ingin menegaskan itu (relaksasi) tidak benar. Pemerintah komitmen untuk lakukan hilirisasi. Presiden juga jelas bilang dari ekonomi yang konsumsi serba impor diganti pembangunan industri. Sikap pemerintah jelas, tidak ada relaksasi," ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut dia, perusahaan yang telah membangun smelter hampir 40 persen pun tidak akan mendapatkan relaksasi izin ekspor. Alasannya, apabila relaksasi tersebut diberikan maka resikonya lebih besar ketimbang keuntungan yang didapat pemerintah terutama industri hilirisasi.

"Kesimpulan kita benefit dari pemberian insentif itu tidak sebanding dengan resiko. Resiko konsistensi dan dampak lingkungan. Kita ingin menghargai pengusaha yang bangun smelter dan menahan tidak ekspor ore," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku saat ini tengah mengkaji relaksasi izin ekspor mineral untuk perusahaan yang sudah mengajukan progres pembangunan smelter di atas 30 persen.

Hal tersebut dinilai menjadi salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian yang tengah melambat. "Itu memang hasil identifikasi kami yang perlu dilakukan assesmen," kata Darmin.