Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun
Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun. Anggaran Kementerian Keuangan yang semula berjumlah Rp 40,774 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 232,7 miliar sehingga menjadi Rp 40,541 triliun. Kementerian PPN/Bappenas mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.
Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2017. Hal ini disampaikan dalam Rapat Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakun, berharap pemotongan anggaran yang dilakukan ini tidak malah berdampak negatif kepada kinerja K/L. "Kita harap pemotongan ini tidak mengurangi kinerja. Kalau kinerja berkurang yang bermasalah adalah pelayanan masyarakat," tegasnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7).
Dia juga meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak agar pemotongan anggaran yang dilakukan jangan sampai berimbas pada penurunan penerimaan pajak. "Kemenkeu, karena secara proporsional yang banyak terima pemotongan anggaran adalah Direktorat Jenderal Pajak, jangan sampai penerimaan pajak jadi menurun. Itu harapan kita semua," tandasnya.
Pimpinan sidang, Muhammad Prakosa, mengungkapkan anggaran Kementerian Keuangan yang semula berjumlah Rp 40,774 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 232,7 miliar sehingga menjadi Rp 40,541 triliun.
Lebih jauh, politisi Demokrat ini mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga anggaran yang semula diajukan sebesar Rp 1,360 triliun menjadi Rp 1,358 triliun.
"Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, semula Rp 1.439,9 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi sebesar Rp 10 miliar sehingga menjadi Rp 1.429,9 miliar," katanya.
Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) semula Rp 4,301 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 163,5 miliar sehingga menjadi Rp 4,138 triliun. Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semula Rp 213 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi Rp 23,6 miliar sehingga menjadi Rp 190,2 miliar.
Satu-satunya lembaga yang mendapatkan tambahan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Keuangan (BPK), di mana anggaran semula Rp 2,744 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 24,2 miliar karena realokasi badan anggaran kun sehingga menjadi Rp 2,768 triliun.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Baca juga:
Pemerintah minta belanja Rp 25,5 T, termasuk untuk pindah Ibu Kota
Sri Mulyani minta suntikan modal untuk PT KAI dan PT Djakarta Lloyd
Kemenkeu ajukan pemangkasan anggaran Rp 363,6 M, terbesar di DJP
Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota
Investment grade buat pemerintah pede tarik utang meski berisiko
Kemenkeu: Batas aman rasio utang 60 persen dari PDB, kita 28 persen
Jonan soal pemangkasan belanja: Kantor saya sekarang kayak pasar