Anggota DPR Sindir Target Lifting Migas 1 Juta Barel per Hari
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika menyebut, target tersebut tidak realistis, apalagi perusahaan yang melakukan lifting migas seperti Pertamina EP saja tidak capai target pendapatan dan laba tahun lalu.
Pemerintah menargetkan produksi lifting migas capai 1 juta barel per hari pada 2025. Target tersebut dimajukan dari semula yaitu tahun 2030.
Target yang membuat takjub sekaligus membuat bertanya-tanya, mungkinkah Indonesia bisa mengejar target tersebut dalam waktu yang singkat?
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Siapa yang menjadi Dirut Pertamina? Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk dalam daftar 100 wanita berpengaruh dunia (The World’s 100 Most Powerful Women) versi Forbes tahun 2023.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika menyebut, target tersebut tidak realistis, apalagi perusahaan yang melakukan lifting migas seperti Pertamina EP saja tidak capai target pendapatan dan laba tahun lalu.
"Ini bukannya kami nggak percaya, cuma mengingatkan, realistis nggak? Mau 1 juta barel per hari, 2030 saja kami sudah pesimis, apalagi 2025. Ini harus disingkronkan," ujarnya saat rapat Komisi VII bersama petinggi Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi, Selasa (4/2).
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf memaparkan kinerja perusahaan tahun 2019. Pendapatan dan laba yang diperoleh melesat dari prediksi, pun capaian lifting yang tidak menyentuh target APBN.
"Target kami 2019 bisa raup USD 3,8 miliar, realisasi kami sebesar USD 3,5 miliar. Kemudian target laba 2019 USD 639 juta, realisasinya USD 758 juta," ujar Nanang.
Pertamina Hulu Energi
Sedangkan untuk Pertamina Hulu Energi justru kebalikannya. Perusahaan mencatatkan kinerja positif dimana selama operasional dari 2015 hingga 2019, pertumbuhan laba naik 27 persen.
"Pada 2019 kami mencatatkan laba USD 537 juta, naik 6 persen dari tahun sebelumnya sebesar USD 477 juta," ujar Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Meidawati.
(mdk/idr)