Anggota komisi XI DPR tak khawatir utang asing pemerintah terus bertambah
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV/2017 sebesar USD 352,2 miliar atau tumbuh 10,1 persen (yoy). Perkembangan ULN ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV/2017 sebesar USD 352,2 miliar atau tumbuh 10,1 persen (yoy). Perkembangan ULN ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Misbakhun, mengatakan pertumbuhan ULN sebesar 10 persen relatif terkendali. Selama, utang itu digunakan untuk mendukung berbagai sektor produktif.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara DPR RI agar BI dapat meningkatkan upaya pencegahan peredaran uang palsu? Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucap Puteri.
-
Apa yang dipesankan anggota DPR RI kepada BI terkait penukaran uang jelang lebaran? Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat. Untuk itu, BI perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut. Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut. Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ungkap Puteri.
"Menurut saya pertumbuhan 10 persen itu pertumbuhan yang sangat wajar," kata Misbhakhun di Kantor INDEF, Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta, Selasa, (20/2).
Dia menilai, dengan adanya utang untuk pembangunan infrastruktur ke depan justru akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini akan berdampak besar salah satunya peningkatan ekspor.
Dengan pertumbuhan ekonomi dan swasta yang tumbuh bagus dan ekspor semakin meningkat, maka dari itu pemerintah dinilai dapat membayar utang dari penerimaan negara.
"Itu dibuktikan dari sekarang pemerintah tidak pernah sekalipun menunda pembayaran utang baik itu utang swasta yang bersifat ke pasar, dalam bentuk surat berharga negara, dalam bentuk bilateral, pemerintah sampai saat ini sebesar apapun utang pemerintah tetap menjalankan kewajiban pemerintah," terangnya.
Dia mengatakan, justru rating tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia meningkat. "Sebesar apapun utang yang kita punya isunya bukan kepada jumlah yang besarnya, tetapi untuk apa dan mampu membayar utang itu. Itu yang utama," jelas dia.
Baca juga:
Biaya kereta cepat membengkak, Menko Luhut tak khawatir sepanjang utang mampu dibayar
Tumbuh 10,1 persen, utang asing Indonesia akhir 2017 sentuh Rp 4.772 triliun
5 Cara paling efektif hindari utang di usia 20-an
Japan Credit Rating naikkan peringkat surat utang RI menjadi BBB
Sri Mulyani: Kalau ada oknum sebut kita krisis utang, itu pasti ada motif politik
2017, pemerintah punya utang Rp 25 triliun kepada Pertamina
BI catat utang asing November Rp 4.629 T dengan rasio 34 persen dari PDB