Aturan soal Plafon KUR Bisa Capai Rp20 Miliar Masih Dibahas Kemenko Perekonomian
Fiki menjelaskan, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia masih rendah dikisaran 18 persen. Selain itu, plafon kreditnya pun masih di angka Rp500 juta-Rp10 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga Vietnam yang plafonnya sudah dikisaran Rp11 miliar.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan, permintaan Presiden Joko Widodo terkait penambahan batasan plafon kredit untuk UMKM menjadi Rp20 miliar masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Ini sedang dikaji dan difinalisasi ditingkat Kemenko Perekonomian, mudah-mudahan KUR Rp20 miliar ini bisa segera diakses pelaku UKM, khususnya UKM unggulan agar bisa naik kelas, kita berharap segera bisa ditetapkan oleh pemerintah," kata Fiki Satari dalam Dialog Produktif Rabu Utama di Media Center KPCPEN, Rabu (16/6).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
Fiki menjelaskan, saat ini porsi kredit UMKM di Indonesia masih rendah dikisaran 18 persen. Selain itu, plafon kreditnya pun masih di angka Rp500 juta-Rp10 miliar. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara tetangga Vietnam yang plafonnya sudah dikisaran Rp11 miliar.
Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik arahan Presiden terkait penambahan plafon KUR UMKM menjadi Rp20 miliar. Dengan begitu pelaku UMKM bisa naik kelas dengan cepat karena ada dukungan pembiayaan.
"Kita zoom in lagi 18 persen porsi usaha mikro ini lebih banyak membiayai di sektor hilir sehingga sulit untuk di scale up (naik kelas)," ujarnya.
Target Kredit
Dengan demikian, target porsi kredit untuk UMKM sebesar 30 persen pada 2024 seperti keinginan Presiden Joko Widodo, bisa tercapai. "Kita ingin dorong bertahap sesuai dengan arahan presiden targetnya tahun 2024 KUR bisa 30 persen," imbuhnya.
Selain itu, untuk mendukung sektor pembiayaan, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong pelaku UMKM untuk bermitra dengan usaha besar. Sehingga mereka akan lebih mudah untuk naik kelas.
"Pembiayaan ini ke sektor-sektor UMKM khususnya mikro yang bisa konsolidasikan masuk ke rantai pasok industri. Sehingga UMKM tidak perlu dituntut membuat brand, karena membuat brand itu biayanya tidak murah," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)