Bahlil Ungkap Aturan Pembatasan Pertalite di Tangan Prabowo-Gibran
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan terbaru Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Regulasi tersebut mengatur pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar.
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Dia menyebut alotnya pembahasan penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar itu agar penyaluran dapat lebih tepat sasaran.
- Menteri Bahlil: Prabowo Setuju Ormas Keagamaan Kelola Tambang
- Prabowo Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Begini Penjelasan Pakar Tata Negara
- Ngotot Polisikan Pihak Sebut Selewengkan Wewenang Izin Tambang, Bahlil: Supaya Jangan Main-Main!
- Polisi Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Firli Bahuri Terkait Kasus Pemerasan Rabu Pekan Depan
"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," ujar Bahlil kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9).
Dia pun mengungkapkan sejumlah kelompok masyarakat yang diperbolehkan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar. Misalnya kelompok petani hingga nelayan.
"Formulasinya seperti apa? Harus sampai di tingkat petani, nelayan. Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," beber dia.
Pembatasan BBM Subsidi Tunggu Keputusan Prabowo-Gibran
Bahlil pun pesimis pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 akan rampung di pemerintahan presiden Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Dengan ini, aturan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar berada di tangan pasangan presiden terpilih Prabowo - Gibran.
"Feeling saya belum. Feeling saya belum (1 Oktober 2024)," tandas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meluruskan informasi terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Oktober 2024 mendatang.
Luhut menyebut tidak ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite pada 1 Oktober 2024. Namun, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
"Bukan pengetatan. Orang yang ndak berhak itu, jadi enggak dapat. Gitu aja," kata Luhut kepada awak media di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9) lalu.
Pemerintah Masih Kaji Rencana Pembatasan BBM Subsidi
Saat ini, lanjut Luhut, pemerintah tengah mematangkan rencana penyaluran BBM jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran tersebut. Proses pembahasan BBM subsidi tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
"Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden (Jokowi), baru nanti kita apa, diputuskan oleh presiden," ujar dia.
Terkait pelaksanaan program BBM subsidi tepat sasaran kemungkinan diterapkan pada 1 Oktober mendatang. Luhut mengamini rencana penerapan kebijakan tersebut sesuai pemberitaan yang beredar.
"Kita berharap itu," tandasnya.