Banyak Dana Daerah Mengendap di Bank, Pemerintah akan Tahan Transferan dari Pusat
Guna mengatasi masalah ini, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud. Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja daerah. Jika masih juga tidak ada perubahan, maka pemerintah pusat mengancam menahan transfer dana ke daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan sebanyak Rp182 triliun dana daerah ada di bank. Padahal, dana tersebut seharusnya segera dibelanjakan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Guna mengatasi masalah ini, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud. Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.
Pemda, kata Tito, seharusnya memiliki target setiap triwulan mengenai berapa persen yang mau dibelanjakan. Dana daerah jangan ditimbun, dan kemudian baru digunakan pada akhir tahun.
"Kalau memang sampai mungkin tidak ada yang bergerak dananya, artinya belanjanya tidak turun. Maka saya minta ke ibu Menkeu, kita nanti pakai transfer berbasis kinerja. Jadi kalau ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dahulu supaya dibelanjakan terlebih dahulu," kata Tito dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Rabu (4/5).
Melalui sistem transfer berbasis kinerja, katanya, pemerintah baru akan mentransfer dana ke daerah jika dana yang ada sudah berkurang.
"Kalau ditumpuk dan masih banyak, kemudian ditransfer lalu disimpan lagi. Ini masukan untuk ibu Menkeu, nanti datanya kami bersama pak dirjen akan melihat daerah-daerah yang anggarannya tidak bergerak," jelasnya.
Tito menambahkan, Indonesia akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 jika pemerintah pusat dan Pemda bergerak bersama. Oleh karena itu, dia menekankan Pemda untuk membelanjakan anggaran yang ada, terutama untuk belanja modal yang langsung ke masyarakat seperti untuk pendidikan dan kesehatan.
"Sekali lagi penekanannya di kuartal II 2021, rekan-rekan tolong di daerah belanjakan anggarannya. Mohon juga proporsi belanja, hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil," kata Tito.
Baca juga:
Sri Mulyani Jengkel Banyak Dana Transfer Daerah Hanya Mengendap di Bank
Postur APBN 2022: Belanja Negara Rp2.775 Triliun dan Pendapatan Rp1.895 Triliun
Sumbangan BUMN Kepada Negara Capai Rp3.282 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir
Akibat Covid-19, Negara Kehilangan Pendapatan Rp1.356 Triliun di 2020
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Jadi Fokus Pemerintah di 2022
Kemenkeu Catat Realisasi Belanja Negara Capai Rp523 T di Kuartal I-2021