Belanja APBN yang Tinggi Dinilai Belum Mampu Dongkrak Ekonomi RI
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Prijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) BambangPrijambodo menilai bahwa kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya merupakan suatu hal wajar. Namun, peningkatan itu tidak cukup dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bambang menyampaikan saat ini belanja negara melalui APBN sudah mencapai sekitar Rp 2.000 triliun lebih namun masih banyak beranggapan dan merasa perlu harus ditingkatkan. Ini dikarenakan, belanja negara tersebut belum berdampak langsung dalam menangani berbagai persoalan yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Bagaimana Indonesia berencana untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Bangladesh? Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya 2004 Rp 400 triliun sekarang Rp 2.000 triliun 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih banyak beranggapan masih harus ditingkatkan terutama di dalam kota mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," katanya dalam seminar nasional yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).
Bambang menyampaikan tingginya APBN menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dikarenakan, banyak harapan yang diletakan kepada belanja APBN untuk menyelesaikan beragam persoalan di Tanah Air.
"Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo menambahkan, bila melihat data pada 2011-2018 spending belanja negara yang dilakukan pemerintah memang merangkak terlihat naik. Namun itu semua belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Gagas Dana Perlindungan Lingkungan Hidup, Pemda Bakal Dapat Insentif
Curhat Menkeu Sri Mulyani Saat Swasta Enggan Danai Penelitian di Indonesia
Subsidi Solar 2020 Dipangkas, Pertamina Bakal Bahas Penyesuaian Harga Ke Pemerintah
Defisit APBN Melebar, Wapres JK Minta Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas
Semester I-2019, Defisit APBN Makin Melebar Capai Rp135,8 Triliun
Penyaluran Tepat Sasaran, Pemerintah Hemat Rp30 Triliun Subsidi Elpiji