Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
Teten lantas mengibaratkan nasib Indonesia jadi negara maju akan ditentukan dalam dua kesempatan pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya
- Ternyata China Tak Lagi Juara 1 Populasi Terbanyak di Dunia, ini Negara yang Menggantikannya
- Diam-Diam China Rayu Indonesia agar Tak Turuti Kebijakan Perdagangan Negara Barat
- Tren Jumlah Penduduk Indonesia Terus Meningkat, Sementara China Menurun
- Proyeksi 2024, Ekonomi AS Masih Lebih Perkasa Dibandingkan China
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan menyebut bahwa Indonesia hanya punya waktu tersisa 10 tahun lagi untuk mengejar misi jadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi.
Dia lantas mengibaratkan nasib Indonesia jadi negara maju akan ditentukan dalam dua kesempatan pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.
Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
"Kira-kira kalau dari pengalaman China, perlu 40 tahun jadi negara maju. Kita sudah 30 tahun, kira-kira dua pilpres lagi bisa enggak jadi negara maju," ujar Teten Masduki di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (8/3).
"Sayangnya di pilpres kemarin enggak dibahas ini, bisa enggak 10 tahun lagi kalau kita benchmark-nya China 40 tahun, berarti dua pilpres (lagi) lah," sambung dia.
Teten menyebut, pendapatan nasional bruto (GNI) negara maju berada di kisaran USD 13.200 per kapita. Sementara GNI Indonesia saat ini masih di kisaran USD 4.500 per kapita.
"Catatan Bank Dunia menurut saya agak benar, karena Indonesia itu sekarang kuncinya kalau pendapatan per kapita dari USD 4.500 ke USD 13.200 per kapita harus menyediakan lapangan kerja yang berkualitas," imbuhnya.
Sementara berkaca dari kondisi dalam negeri, sekitar 97 persen lapangan kerja yang ada berasal dari UMKM. Namun, Teten menyebut sekitar 96 persen di antaranya disediakan oleh pelaku usaha mikro.
"Mikro tuh apa, omzet di bawah Rp2 miliar, tidak produktif, lebih banyak skala ekonomi rumah tangga, informal. Bisa enggak 10 tahun lagi diganti dengan pekerjaan yang lebih kuat, misalnya pekerjaan di sektor industri. Belum tentu kan? Itu tantangannya," tegasnya.
Oleh karena itu, dia ingin agar mayoritas pengusaha UMKM bisa berkembang dari level mikro menjadi industrial. Sehingga negara tak perlu menunggu investasi jumbo untuk sekadar menciptakan lapangan kerja yang lebih besar.
"Industrialisasi UMKM ini jadi penting. Karena kita tidak bisa menunggu penciptaan lapangan kerja itu dengan hadirnya investasi besar, industri dari luar datang ke sini, rata-rata pertumbuhan kita cuman 5 persen, padahal idealnya 7 persen. Tapi yang kita pikirkan, bagaimana mengindustrialisasikan UMKM," tuturnya.