BPH Migas Soal Harga BBM Turun: Itu Tugas Kementerian ESDM
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyatakan dukungan kepada masyarakat yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia turun mengikuti harga minyak dunia yang tergerus akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyatakan dukungan kepada masyarakat yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia turun mengikuti harga minyak dunia yang tergerus akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Kalau kami maunya sebagai keadilan masyarakat ya diturunkan juga dong biar masyarakat bisa menikmati," ujar Fanshurullah dalam kuliah virtual bersama Universitas Padjadjaran, Jumat (8/5).
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
Namun, Fanshurullah mengatakan, BPH Migas tak bisa menuruti permintaan itu lantaran diluar wewenangnya. Lembaga disebutnya hanya bisa memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air.
"BPH migas tidak dalam fungsinya menetapkan harga BBM dan gas. Kita hanya jamin distribusi BBM. Itu tugas Kementerian ESDM," ucapnya.
Dia pun coba mewajari langkah pemerintah yang masih mempertahankan harga jual BBM meski harga minyak dunia tengah goyang di tengah penyebaran virus corona. "Tapi keputusan pemerintah pasti memperhatikan berbagai aspek, baik ekonomi, hukum, dan sebagainya," ungkap Fanshurullah.
Kendati demikian, BPH Migas tetap akan menjaga distribusi BBM di seluruh wilayah Tanah Air dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. "Distribusi BBM tetap harus dijalankan, tak boleh ada yang tutup. Tapi tetap harus jalankan protokol, pakai masker, jaga jarak dengan pembeli, kalau bisa pembayaran tak pakai cash tapi pakai e-money," imbuhnya.
Alasan Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan alasan pemerintah belum juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah penurunan harga minyak dunia. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah adalah harga minyak dunia dan kurs yang belum stabil.
"Pemerintah masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun," ujar Menteri Arifin saat memberi keterangan dalam rapat kerja virtual bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (4/5).
Menyikapi kondisi ini, badan usaha telah melakukan aksi korporasi antara lain memberikan diskon terhadap pelanggan. "Dan dipikirkan juga para nelayan yang menggunakan solar dan LPG di daerah yang memang kesulitan biaya kerjanya," jelasnya.
Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga menunggu pengaruh dari pemotongan produksi OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei – Juni 2020.
"Selain itu kita juga mengamati rencana pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli hingga Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 hingga April 2022," papar Menteri Arifin.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)