BPJS Kesehatan minta payung hukum libatkan pemda tutup defisit keuangan
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah guna membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah guna membantu menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
"Hari ini kami menindaklanjuti arahan beliau dengan menawarkan konsep optimalisasi peran Pemda," kata Fachmi usai bertemu JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (11/10).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Mengapa BPJS Kesehatan dan Pemkot Balikpapan berkolaborasi? Kerja sama ini akan membawa manfaat signifikan dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih baik.
-
Siapa yang diimbau oleh BPJS Kesehatan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN? Rizzky juga mengimbau keberlangsungan Program JKN harus tetap terjaga, hal ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peserta BPJS Kesehatan dengan rutin membayar iuran JKN.
Dia meminta kepada pemerintah agar membuat payung hukum untuk melibatkan peran Pemda. Dia meminta kepada pemerintah aturan tersebut masuk pada PP Nomor 84 Tahun 2015, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Karena itu pihaknya sedang memproses hal tersebut.
"Bisa lewat prakat aturan lain, dan kita sedang carikan caranya. Yaitu untuk memasukan PP tentang Aset Jaminan Sosial Kesehatan," imbuhnya.
Terkait aturan tersebut kapan akan direalisasikan, Fachmi belum mau mengungkapkan. Pihaknya akan mengusahakan hal tersebut dengan menyurati pemerintah.
"Tadi kami dengan pak sekretaris wakil presiden, kami akan bersurat resmi dulu, utamanya tentang memungkinkan tidak menginsert satu pasal dalam Peraturan Pemerintah tentang Aset Jaminan Sosial Kesehatan ini," papar Fachmi.
Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk membantu menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai rokok.
"Kami akan mengkaji pemanfaatan 'cost sharing' dengan Pemda utamanya melalui pajak rokok yang saya kira cukup besar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Menurut dia, selain dengan perolehan cukai rokok yang sebagian dikembalikan ke daerah, Pemda juga akam diminta mengalokasikan 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) di daerah masing-masing.
"Minimal sepuluh persen dari APBD yang kami anggap akan sangat membantu BPJS untuk menutup defisit pembiayaan," kata dia.
Baca juga:
Tutup defisit, BPJS-Kesehatan minta kucuran dana dari APBN
Janji Sandiaga perjuangkan kesetaraan bagi kaum disabilitas untuk dapat BPJS
Timses Jokowi-Ma'ruf berencana sempurnakan BPJS menjadi BPJS Plus One
Kampanye di pasar Bandar Lampung, Sandiaga dipesan jangan hapus BPJS
Tutupi defisit BPJS Kesehatan tak cukup hanya dari pemotongan cukai rokok