Cegah impor ponsel ilegal, pemerintah terapkan sistem kontrol IMEI
Pemerintah bersama operator telepon seluler bekerja sama untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI), guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) bekerja sama untuk memvalidasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI). Upaya ini guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga melindungi industri dan konsumen dalam negeri.
"Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (15/2).
-
Kenapa Dirjen APTIKA Kominfo mundur? Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Apa yang ditekankan oleh Kemkominfo tentang penggunaan internet? Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI), Samuel Abrijani Pangerapan berharap melalui seminar ini masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan internet.
-
Kenapa Kemkominfo mendorong kemajuan teknologi? “Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
-
Kenapa DPR meminta KPK untuk mengusut terduga pelaku yang membocorkan informasi OTT? Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.
-
Siapa yang meminta KPK untuk mengusut dugaan pembocoran informasi OTT? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyebut jika pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap indikasi tersebut.
Airlangga mengatakan, sistem kontrol IMEI sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat jumlah pengguna ponsel di Indonesia cukup banyak. Hal ini menjadi pasar empuk bagi pemasok barang ilegal, yang kemudian sangat merugikan bagi masyarakat.
"Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan merugikan konsumen," jelasnya.
Airlangga menambahkan, IMEI yang akan dikelola oleh Kemenperin tersebut nantinya dapat diakses secara online. Sehingga setiap orang dapat mengakses. "Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya kalau IMEI tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia," jelasnya.
Kemenperin terus berupaya memacu pengembangan dan daya saing industri ponsel dalam negeri. Terlebih lagi, melalui kebijakan hilirisasi, sektor ini sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan mendukung rantai pasok manufaktur nasional. "Saat ini, hampir seluruh merek ponsel di dunia, telah diproduksi di dalam negeri," ungkap Airlangga.
Sebagai informasi, langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenperin dengan Qualcomm mengenai proses validasi database IMEI pada 10 Agustus 2017. Selain itu sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
Baca juga:
Bos BI prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 5,5 persen di 2018
Pemberantasan barang impor ilegal pacu pertumbuhan investasi
Indonesia baru bisa ungguli Vietnam di ekspor kayu dan karet
Dubes minta Indonesia contek cara Vietnam genjot ekspor
Pekerjaan rumah pemerintah untuk genjot ekspor versi bos BPS