Cegah korupsi, Susi dorong remunerasi PNS naik 100 persen
"Saya sudah dua kali bicara pada rapat di kementerian koordinator dan kabinet."
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal mendorong penaikan remunerasi Pegawai Negeri Sipil hingga 100 persen. Ini dinilai bisa mencegah menjamurnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di birokrasi.
"Bersama-sama saya sudah dua kali bicara pada rapat di kementerian koordinator dan kabinet, saya tekankan good government sangat tegas, tetapi remunerasi gaji PNS masih kecil. Saya mohon dari 40 persen sampai 100 persen," ujar Susi saat peringatan hari antikorupsi sedunia di kantornya, Jakarta, Jumat (5/12).
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kapan Panglima TNI menerima penghargaan? Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dianugerahi penghargaan Meritorious Service Medal dari Pemerintah Singapura.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
Spontan, pernyataan Susi itu disambut tepuk tangan oleh ratusan PNS.
"Kolusi demi kebaikan dengan Pak Jonan (Menhub) dan Pak Gobel (Mendag), untuk protes bareng-bareng. Jadi gaji di kementerian itu naik dari 50 persen-100 persen," tambahnya.
Namun, Susi menekankan, upaya itu harus diiringi dengan peningkatan transparansi pejabat negara. Setiap inspektur jenderal, selaku auditor internal kementerian, harus mempublikasikan segala hasil auditnya.
"Tanpa transparansi kita tidak bisa maju. Sudah saatnya hasil audit irjen pun dipublish, biar mendapatkan masukan dari publik, apakah sudah pas atau tidak," tuturnya.
Dia menambahkan, transparansi bakal memerkecil ruang untuk korupsi.
"Semakin terbuka, permainan korupsi akan sempit ruangnya," katanya. "Korupsi bisa menimbulkan kolusi, kalau sudah begitu jangan harap kita memiliki pebisnis ulung."
(mdk/yud)