Dana Pensiun BUMN Diduga Diselewengkan, Kementerian BUMN: Tunggu Hasil Audit
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut hasil audit yang dilakukan kementerian akan menghasilkan nama-nama direksi yang terlibat, termasuk dengan jumlah dana yang disalahgunakan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan audit dana pensiun yang ada di perusahaan pelat merah. Kabarnya, ada dana triliunan yang diduga diselewengkan.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyebut hasil audit yang dilakukan kementerian akan menghasilkan nama-nama direksi yang terlibat, termasuk dengan jumlah dana yang disalahgunakan.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana modus korupsi yang dilakukan dalam Bantuan Presiden? Modusnya sama sebenarnya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Presiden? Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
"Dana pensiun lagi diaudit. Tunggu, tapi seru sih. Lagi proses tapi besar (angkanya)," kata Arya ketika ditemui di ICE BSD City, Tangerang, Banteng, Sabtu (14/1) malam.
Setelah hasil audit ini selesai, barulah Kementerian BUMN melakukan tindak lanjut. Mengingat dana yang diselewengkan bisa mencapai angka triliunan rupiah. "Setelah itu diaudit (terihat) mana yang korupsi, mana yang enggak. Tapi besar, besarnya juga triliunan," ungkap Arya.
Dia memastikan proses dari hasil audit yang telah selesai akan berjalan cepat. Bahkan pemerintah juga akan mengumumkan ke masyarakat. Mengingat dana pesiun merupakan hak dan dampaknya menentukan nasib karyawan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan kepada 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN untuk mewariskan kebaikan, bukan meninggalkan masalah.
"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga warisan (legacy) ini," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/1).
Sebab dia telah menerima laporan terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan, 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.
"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.
Baca juga:
Erick Thohir Janji Pegawai Kementerian BUMN Bakal Dapat Bonus: Bu Menkeu Sudah Setuju
Inovasi Canggih Anak Usaha Semen Indonesia Serap CO2 di Lingkungan Pabrik
Rahasia Garuda Indonesia Jadi Maskapai Penerbangan Paling Tepat Waktu di Dunia
Erick Thohir ke Direksi Lembaga Pensiun BUMN: Jangan Wariskan Masalah Seperti ASABRI
Jalankan Perintah Erick Thohir, Satgas BUMN Bersinergi Bantu Korban Gempa Cianjur
Demi Terangi Penjuru Nusantara, Sri Mulyani Suntik Dana Rp133,3 T ke PLN