Dari mana data Rizal Ramli pulsa listrik Rp 100.000 dapat Rp 73.000?
Listrik menggunakan pulsa seharusnya jauh lebih irit.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms, Fabby Tumiwa mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang menyebut listrik menggunakan voucher tidak adil.
Menurut Fabby, penggunaan listrik pra bayar atau sistem voucher seharusnya jauh lebih murah atau irit dibanding pasca bayar. Soalnya, di listrik pasca bayar, masyarakat harus membayar biaya beban.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Mengapa Rizal Ramli dijuluki "Rajawali Ngepret"? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
-
Apa yang Ramzi lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Jadi saat ini perlu dipersiapkan. Pendaftaran sudah diterima, semua dokumen telah masuk. Terdapat beberapa masukan terkait pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Namun, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Ternyata ada beberapa berkas dari pengadilan negeri Jakarta Timur yang belum saya siapkan," jelas Ramzi.
-
Siapa saja yang menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Partai KIM begitu ngotot memboyong Ridwan Kamil di Jakarta. Namun, Golkar tampaknya belum satu suara dengan Gerindra, PAN dan Demokrat soal langkah politik untuk Ridwan Kamil itu. Golkar 'si pemilik' Ridwan Kamil masih menimbang penugasan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
-
Siapa Rizky Irmansyah? Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi atau ajudan Prabowo, menjadi sorotan karena memiliki postur tubuhnya yang tinggi tegap serta kehadirannya yang sering mendampingi kegiatan Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
"Benar Pak Rizal Ramli ngomong begitu? Setau saya mau kartu pra bayar atau pasca bayar itu mekanismenya saja yang berbeda, tarif sama. Tarif listrik sendiri diputuskan pemerintah dengan DPR," ucap Fabby saat berbincang pada merdeka.com di Jakarta, Senin (7/9).
Fabby sendiri mengaku heran dengan pernyataan menteri Rizal Ramli yang menyebut beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi hanya dapat Rp 73.000. Fabby tidak tahu asal atau cara hitung-hitungan Rizal.
"Kan sama kita sama mau bayar bulanan atau pulsa sama saja. Bedanya di pembayaran di awal dan akhir. Kalau pra bayar kita beli dulu kuantitas energi kita pakai. Itu Pak Rizal Ramli dapat data dari mana?" tanyanya.
"Setau saya, pra bayar dan pascabayar tarif listriknya sama. Malah pasca bayar (bulanan) ada biaya beban dan itu bermacam macam tergantung pada daya tersambung. Meteran pra bayar engga ada beban, lebih irit lebih murah karena engga ada beban."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.
Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.
"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).
Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.
Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.
"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.
(mdk/idr)