DPR Bahas RUU Omnibus Law Sektor Keuangan Agustus 2021
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fathan Subchi mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sektor keuangan akan dilakukan pada masa sidang Agustus dan September 2021. RUU ini banyak dipertanyakan karena masuk dalam Prolegnas 2021.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fathan Subchi mengatakan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sektor keuangan akan dilakukan pada masa sidang Agustus dan September 2021. RUU ini banyak dipertanyakan karena masuk dalam Prolegnas 2021.
"Sebelum masa reses ada dua yang akan kita selesaikan, di Mei-Juni, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kemudian, Ketentuan Umum Perpajakan. Lalu Agustus-September, RUU Omnibus Law Sektor Keuangan," katanya, Jakarta, Senin (19/4).
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Di mana UMR berlaku? Kita ketahui bahwa upah minimum tidak berlaku secara tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Artinya, masing-masing daerah memiliki standar upah minimum yang berbeda-beda.
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
Terkait RUU Omnibus Law Sektor Keuangan, DPR masih melakukan penjajakan dan dengar pendapat dengan berbagai pihak. Termasuk dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan.
"Saya masih belum terima draft resmi dari DPR. Kami masih melakukan FGD dan menerima masukan. Bersama LPS ada 3 kali melakukan FGD. Selain itu juga pernah dengan BI dan OJK," kata Fathan.
RUU Sektor Keuangan menjadi ramai diperbincangkan, karena dikabarkan terdapat aturan mengenai campur tangan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dalam penunjukan anggota Dewan Pengawas Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan serta berbagai kebijakannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mempertanyakan urgensi rencana membentuk Undang-Undang Sektor Keuangan. Pasalnya, independensi Bank Indonesia (BI) sangat berpengaruh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
"Dengan independensi BI yang mulai efektif di 2004, pertumbuhan ekonomi cenderung relatif lebih stabil dan terjaga. Ini menunjukan respon BI sebagai otoritas moneter yang independen juga menjadi salah satu kebijakan yang tepat," katanya.
Dengan independensi BI, setiap kebijakan moneter akan terakselerasi dengan maksimal yang tentu mendukung penguatan ekonomi nasional. Dia membandingkan kondisi ekonomi sejak tahun 1998 saat BI belum independen dengan tahun 2008 maupun 2021 saat independensi BI mulai berjalan.
"Terindikasi inflasi saat krisis 1998 tingkat harga melonjak 82 persen sedangkan 2008 terjadi kepanikan global (inflasi) sempat 12,1 persen. Namun di 2021 cukup rendah di 1,38 persen," kata Josua.
Selain itu, adanya independensi Bank Indonesia serta sinergi yang kuat antar regulator juga membuat kinerja sektor keuangan khususnya perbankan terjaga. Contohnya tingkat risiko kredit perbankan terjaga di 2021 di kisaran 3 persen.
"Namun saat independensi BI terkekang oleh dewan moneter saat 1998, NPL perbankan sempat membengkak ke level diatas 20 persen," tandasnya.
Baca juga:
UU Cipta Kerja Diharapkan Beri Andil dalam Pencegahan Korupsi
Pencegahan Korupsi yang Kuat Dorong Indonesia Keluar dari Middle Income Trap
Kemenkeu: Lapangan Kerja Baru Harus Meningkat Mulai Tahun Ini
Pemerintah Rancang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Beri Kemudahan Investor, Kemendag Selesaikan 2 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Airlangga: UU Cipta Kerja Kurangi Dampak Negatif Covid-19