DPR: Duet Jonan-Arcandra percepat pembahasan revisi UU Migas
"Target kita sekitar bulan November dan Desember tahun ini (selesai).'
Anggota Komisi VII DPR, Zulkieflimansyah berjanji revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas akan selesai dalam waktu dekat. Dia optimis, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Arcandra Tahar akan mampu kerja sama dengan lembaga legislatif.
"Target kita sekitar bulan November dan Desember tahun ini (selesai)," ujar dia di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10).
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Kapan Ivan Gunawan meresmikan Masjid Indonesia? Setelah dua tahun pembangunannya, masjid ini akhirnya selesai dan diresmikan langsung oleh Ivan Gunawan bersama pengurus masjid.
-
Siapa yang mencium Jonas Rivanno? Asmirandah kemudian mengerjai Chloe dengan cara menunjuk sesuatu untuk mengalihkan perhatian sang putri. Setelah perhatian Chloe teralihkan, Asmirandah segera mengambil kesempatan untuk mencuri ciuman dari Vanno.
-
Kapan Menara Siger diresmikan? Bangunan ini telah diresmikan pada tahun 2008 oleh Gubernur Lampung saat itu, Sjachroedin Z.P.
-
Kenapa mahasiswa UGM mengembangkan ESDS? Yogi mengatakan bahwa pengembangan ESDS tersebut berawal dari keprihatinan mereka terhadap tingginya kasus stunting di Tanah Air.
Pembahasan beleid ini telah berlangsung sejak 2010 lalu, namun sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai undang-undang migas yang baru. Menurutnya, duet Jonan dan Arcandra saat ini akan mempercepat revisi UU Nomor 22 Tahun 2010 yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.
"Ada dua sosok baru, Jonan yang fokus ke cost recovery, agar efisien sehingga bisa mengembangkan lapangan migas. Lalu Arcandra konsen pengembangan EsDM," ucapnya.
Saat ini, progres revisi UU Migas memasuki tahap finalisasi. Namun, dia mengaku belum mengetahui dengan pasti perkembangan selanjutnya.
"Kalau di DPR finalisasi sudah menjelang selesai, memang di komisi VII ada dua panja, panja migas, panja minerba. Tapi mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan bisa diakomodir dalam revisi UU tersebut," kata dia.
Sebelumnya, Mantan Anggota Satgas Anti-Mafia Migas Fahmi Radhi angkat bicara terkait molornya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Menurut Fahmi, molornya pembahasan hanya menimbulkan spekulasi bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan sengaja menahan pembahasan. Padahal, beleid Migas tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
"Tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda lebih lama lagi penyelesaian revisi UU Migas, harus dipercepat dalam waktu dekat ini," ujar Fahmi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10).
Pembahasan ini sendiri telah berlangsung sejak 2010 lalu, namun sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai undang-undang migas yang baru. Fahmi menduga, ada dua opsi yang bisa dipertimbangkan dalam merevisi terutama fungsi SKK Migas. Pertama, SKK Migas dijadikan sebagai BUMN Khusus, yang membagi kewenangan kepada Menteri ESDM sebagai perumus kebijakan.
"Pertamina sebagai operator dan BUMN Khusus (SKK Migas) berfungsi sebagai regulator dan kontrol," ucap Fahmi.
Opsi atau pilihan kedua, menyerahkan fungsi SKK Migas sebagai regulator dan kontrol kepada Pertamina. Dengan memberikan fungsi regulator dan kontrol serta operator akan memberikan kesempatan bagi Pertamina untuk menjalankan fungsinya sebagai representative negara dalam pemanfaatan sumber daya migas bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Penggunaan skema dua kaki harus dirumuskan tata kelola yang transparan agar dapat diminimalisir adanya konflik kepentingan Pertamina dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator, kontrol dan operator," ungkapnya.
Selain itu, perlu ada pemisahan dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Regulator dan kontrol dilaksanakan oleh Pertamina sebagai holding migas, sedangkan fungsi operator dijalankan oleh anak perusahaan di bawah holding Pertamina.
Baca juga:
Ini dua pilihan untuk DPR sebelum tetapkan revisi UU Migas
SKK Migas: Tak lagi jadi negara kaya, Indonesia impor minyak & gas
Harga minyak dunia turun di tengah kecemasan kesepakatan OPEC
5 Fakta anyar rendahnya kepatuhan pajak pengusaha tambang Indonesia
Petinggi perusahaan tambang masih sedikit yang ikut Tax Amnesty