Anggota DPR Ini Kecewa Bulog Tetap Mengajukan Impor Beras
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka kecewa dengan keputusan Bulog untuk tetap mengajukan 500 ribu ton impor beras untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka kecewa dengan keputusan Bulog untuk tetap mengajukan 500 ribu ton impor beras untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.
Suhardi menilai keputusan itu tidak tepat karena menurutnya tidak sejalan dengan misi mensejahterakan petani Indonesia.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
-
Apa yang diharapkan dari Kaukus Air di DPR RI? Putu berharap, kaukus yang diprakarsai oleh para anggota dewan di periode ini bisa terus memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menegaskan bahwa komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih tak sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar nanti.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
"Saya adalah orang yang paling mendukung Bulog selama ini, tapi terus terang terakhir ini saya sangat kecewa dengan Bulog. Kenapa harus mengajukan impor beras sampai dengan 1 juta ton walaupun hanya disetujui 500 ribu ton."
"Saya kira Bulog sudah keluar dari misi yang sesungguhnya, yaitu ingin menyelamatkan petani," jelas Suardi dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/3).
Suardi mengatakan, sebelum melakukan kebijakan impor seharusnya bulog mampu membaca situasi dan harga pasar, dimana saat itu harga beras mencapai Rp 9.500 sampai dengan Rp 10.000. Namun apabila Bulog tetap memaksakan melakukan pembelian pada harga 8.700 maka dapat dipastikan tak ada petani atau penggiling padi yang mau menjual padi.
"Bulog hanya mampu membeli 82 sampai 83. Kenapa harga pasar naik karena harga buku naik, transportasi naik, biaya produksi petani tidak mungkin menjual dengan 8.200. Saya melihat bahwa Bulog sudah tidak lagi mendukung petani tapi justru ingin mencari keuntungan dari impor beras karena harga beras di luar lebih murah. Kalau seperti ini ya saya kira semua akan terbengkalai, petani kita tidak ada lagi yang menyangga," katanya.
Disisi lain, Suardi menyayangkan masih adanya lembaga negara yang tidak mempercayai data BPS sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-undang untuk memberi data yang valid dan benar.
Dari data tersebut, Suardi melihat tahun 2022 produksi beras nasional mencapai 32,07 juta ton atau setara dengan 54 juta ton gabah. Menurutnya, produksi sebanyak itu sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Okelah kita tidak percaya kepada data Kementerian Pertanian. Tapi tentu Undang-undang menyatakan bahwa data yang valid itu adalah dari Badan Pusat Statistik. Nah kalau kita tidak menggunakan data badan pusat statistik, data apa yang kita harus percaya atau semua data yang tidak percaya?" katanya.
Suardi sendiri mengaku selama ini tetap berpedoman pada data BPS karena sebagai Satu-satunya data negara yang memiliki payung hukum jelas. "Terus terang yang saya percaya adalah data yang didukung oleh undang-undang yautu data Badan Pusat Statistik," jelaanya.
Baca juga:
Budi Waseso: Beras Oplosan Tak Rugikan Bulog, Tapi Masyarakat
Ada Penyelundupan, Harga Beras di NTT Bisa Capai Rp20.000 per Kg
Beras Impor Tiba di 12 Daerah, Bulog Perketat Pengawasan
Bulog Bongkar 6 Merek Beras Oplosan: Ada Rojolele Dicampur Beras Impor Thailand
Duh, Beras Bulog untuk Operasi Pasar Malah Mau Diselundupkan ke Timor Leste
Budi Waseso & Polda Banten Ciduk 7 Orang Terbukti Oplos Beras Impor, Begini Modusnya