DPR nilai pengembangan UKM era Jokowi terhambat ego sektoral

Dengan adanya menteri perindustrian yang baru, DPR berharap bisa meningkatkan sektor UMKM.

2016-08-16 13:30:38

UKM

Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Achmad Hafisz Tohir, mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini masih mengalami banyak rintangan, salah satunya disebabkan masih lemahnya pertumbuhan industri, khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Padahal, serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah lebih dari 50 persen atau sekitar Rp 60 triliun hingga Juli 2016 lalu.

"Melihat serapan KUR itu, artinya mustinya (sektor industri) sudah berjalan. Padahal presiden sudah kita minta untuk serius memperhatikan KUR di mana itu basis industri kecil kita berjalan," kata Hafisz di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan juga masih belum sejalan dengan industri di Indonesia. Akibatnya, kebijakan belum tepat sasaran. Alasannya, pemerintahan saat ini masih memikirkan ego sektoral.

"Sebenarnya kebijakan ini bagus, tapi apakah itu sejalan dengan industri yang dibangun oleh pemerintah? Oleh karena itu, kerjasama di kabinet itu penting. Kalau saya lihat kabinet ini jalan sendiri-sendiri. Karena terlalu mengadopsi kepentingan-kepentingan segmen," imbuhnya.

Dengan demikian, dia mengimbau kepada pemerintah untuk bisa lebih mendorong sektor industri, khususnya di UMKM. Apalagi, dengan adanya menteri perindustrian yang baru, dia berharap bisa meningkatkan sektor UMKM.

Salah satunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi rakyat guna menopang pendapatan negara. "Kebijakan presiden mengganti manajemen menteri perindustrian sudah tepat. Saya berharap dengan menteri yang baru bisa lebih mencerahkan," jelas Hafisz.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/bim)

UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

UMKM 1 tahun yang lalu

Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

RUU Perampasan Aset 1 tahun yang lalu

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR 1 tahun yang lalu

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR 1 tahun yang lalu

BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

UKT Mahasiswa Baru 1 tahun yang lalu

Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak

Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.

kasus korupsi 1 tahun yang lalu

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara 1 tahun yang lalu

DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Dana PMN 1 tahun yang lalu

F-PKB DPR Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Diisi Megawati, SBY dan Jokowi

Luluk menyampaikan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Dewan Pertimbangan Agung 1 tahun yang lalu

Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya

Maman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.

UMKM 1 tahun yang lalu

Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran

Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.