DPR: Pemasangan RFID tidak perlu payung hukum
Penjualan Premium dua harga dinilai tidak akan efektif jika tanpa disertai teknologi informasi.
Anggota Komisi VII DPR dari fraksi PPP, Satya Wira Yudha mengatakan pemasangan radio frequency identification (RFID) pada kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak memerlukan payung hukum. PT Pertamina sebagai perusahaan distributor BBM bersubsidi sah untuk memasang alat tersebut.
"Sebetulnya (pemasangan) RFID nggak perlu payung hukum. Payung hukum lebih kepada membatasi masyarakat," ujar Satya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/4).
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Dimana pengecekan stok BBM dan elpiji dilakukan? Pengecekan tersebut dilakukan di SPBU simpang PT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan agen elpiji, PT Tendano.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk membantu kendaraan yang mogok di tol karena kehabisan BBM? “Bekerja sama dengan aparat terkait, tim motorist Pertamina gerak cepat langsung mengirimkan BBM ke lokasi mobil yang mogok,” ucap Vice Presidenr Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
Menurut dia, alasan pemasangan RFID tidak perlu payung hukum adalah pada fungsi RFID yang hanya mengontrol dan memonitor penggunaan BBM bersubsidi.
"Yang belum diumumkan pemerintah kan soal penjatahan. Kalau itu perlu payung hukum, dengan menjamin, katakan, 7 liter per minggu untuk satu motor. Harus ada sarana bagaimana mengontrolnya," jelas dia.
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menjual Premium dengan dua harga tidak efektif jika tanpa melibatkan teknologi. Dengan dipasang RFID, maka setiap kendaraan akan diketahui berapa volume konsumsi BBM bersubsidi.
"Kalau tidak ada penjatahan, orang akan berduyun-duyun pada satu SPBU atau mobil akan membeli Premium eceran karena tidak menggunakan teknologi," kata dia.