DPR ragukan data pengemplang pajak versi Panama Paper
DPR: Data yang paling valid bukan dari Panama Paper. Patokan yang resmi ada di Ditjen Pajak.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna keempat. Salah satu yang dibahas adalah Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan pembahasan RUU Tax Amnesty dalam sidang paripurna tidak disebabkan bocornya skandal pencucian uang dilansir Panama Paper.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Tidak ada urusan. Yang pasti Tax Amnesty saya masukan dalam agenda utama dalam rapat pengganti Bamus," kata Akom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Soal kebenaran ribuan nama pengusaha dan perusahaan Indonesia yang terjerat kasus itu, sepenuhnya wewenang Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen yang dibeberkan Panama Paper sesungguhnya bukan data resmi, sehingga perlu divalidasi dan dicari kebenarannya.
"Data yang paling valid bukan dari Panama Paper. Patokan yang resmi Insya Allah di Ditjen Pajak, ada semua datanya. Coba dicek dulu ke sana, kalau mereka secara UU bisa keluarkan pasti dikeluarkan, kalau tidak boleh ya tidak," ucapnya.
Panama Papers itu dibocorkan oleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung, kemudian diinvestigasi oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ) dan disebarluaskan oleh media internasional lainnya. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahan dari Tanah Air.