DPR sahkan APBNP 2017, target pajak dipatok 1.472,7 triliun
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan APBN tahun anggaran 2017 resmi disetujui untuk dijadikan Undang-Undang (UU). Hal ini diputuskan dalam sidang paripurna ke-33 masa persidangan V untuk sidang 2017-2018.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan APBN tahun anggaran 2017 resmi disetujui untuk dijadikan Undang-Undang (UU). Hal ini diputuskan dalam sidang paripurna ke-33 masa persidangan V untuk sidang 2017-2018.
Ketua Badan Anggaran, Aziz Syamsuddin mengatakan, seluruh fraksi menyatakan setuju. Hanya fraksi Gerindra yang tidak setuju, namun tetap membiarkan pemerintah menjalankan RAPBN-P 2017. Atas dasar hal ini, maka Badan Anggaran mengajukan laporan RAPBN-P 2017 untuk dijadikan Undang-Undang.
"Adapun pandangan PDIP setuju membahas RAPBN-P 2017 untuk diambil keputusan, Golkar menyetujui untuk disahkan jadi UU. Gerindara tidak setuju RAPBN-P 2017 Demokrat menyetujui untuk di bahas dan ditindaklanjuti jadi undang, PKB setuju, PPP setuju, Nasdem setuju, Hanura setuju, dan PKS menyetujuinya," ungkapnya, di Ruang Sidang Paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (27/7).
Dia pun membacakan poin-poin asumsi dasar makro ekonomi di APBN-P 2017, antara lain Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Tingkat inflasi sebesar 4,3 persen. Suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen. Nilai tukar rupiah (kurs) Rp 13.400 per USD. Harga minyak mentah (ICP) USD 48 per barel. Lifting minyak 815.000 barel per hari (bph) dan lifting gas 1,15 juta barel setara minyak per hari.
Berdasarkan besaran asumsi dasar yang telah disepakati, maka Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.736 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 1.732,9 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 3,1 triliun.
Adapun Pendapatan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.472,7 triliun yang terdiri dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 1.436,7 triliun, dan pendapatan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 35,9 triliun.
Sedangkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 260,2 triliun, terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam Migas sebesar Rp 95,6 triliun, Pendapatan Laba BUMN sebesar Rp 41 triliun, PNBP Lainnya sebesar Rp 85 triliun dan BLU sebesar Rp 38,54 triliun.
Belanja Negara dalam APBN-P Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.133,2 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.366,9 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 776,3 triliun.
Adapun rincian belanja pemerintah pusat dalam APBN-P TA 2017 sebagai berikut:
1. Belanja K/L sebesar Rp 798,5 triliun.
2. Belanja non K/L sebesar Rp 568,37 triliun, yang terdiri dari, Program pengelolaan utang negara sebesar Rp 219,19 triliun, Program pengelolaan hibah negara sebesar Rp 5,5 triliun, dan Program pengelolaan subsidi sebesar Rp 168,87 triliun, di antaranya untuk subsidi BBM jenis tertentu dan gas LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 44,48 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 45,37 triliun. Program pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp 66,659 triliun, dan Program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 108,1 triliun.
Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 1.736 triliun dan belanja negara Rp 2.133 triliun, maka defisit APBN-P 2017 sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Kenapa Adira Finance hadir di Jakarta Fair Kemayoran? "Komitmen terhadap Pelanggan Harry Latif, Direktur Portofolio Adira Finance, menjelaskan bahwa kehadiran Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran adalah sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk terus mendekatkan diri dengan pelanggan melalui beragam solusi keuangan yang bersinergi dengan ekosistem. Upaya ini dilakukan agar pelanggan dapat merasakan pengalaman terbaik melalui produk inovatif serta berbagai program menarik."
-
Siapa saja yang hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan debat cawapres tema ekonomi akan diadakan? Debat Cawapres akan digelar Jumat 22 Desember 2023.
Baca juga:
Garam langka dan mahal, Presiden Jokowi kumpulkan menteri dan BUMN
INDEF tuding pemerintah tak ikhlas berikan subsidi ke petani
Semester I-2017, laba Pertamina Patra Niaga capai USD 39 juta
Ini tim pengendali inflasi daerah kota dan provinsi terbaik 2016
Jokowi ke kepala daerah: Zaman IT ngurus izin tahunan, memalukan!
Ini inovasi TPID dalam menjaga besaran inflasi
3 Tahun berkuasa, Jokowi masih tegur kepala daerah soal belanja APBD