DPR sebut online single submission langgar UU, ini respons bos BKPM
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyayangkan sikap Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mempertanyakan status legal dari program Online Single Submission. Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan BKPM, Komisi VI bahkan menyatakan jika OSS ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyayangkan sikap Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mempertanyakan status legal dari program Online Single Submission. Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan BKPM, Komisi VI bahkan menyatakan jika OSS ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
"Kami menyesalkan kesimpulan komisi VI DPR kemarin," ujar Kepala BKPM Thomas Lembong di Jakarta, Kamis (5/7).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Di mana BPR/BPRS biasanya berada? Industri ini memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR dan BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini, seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut dia, jika Komisi VI merasa masih belum mendapat kejelasan mengenai OSS ini, maka BKPM siap kembali memberikan penjelasan. "Tentunya dengan penuh hormat memohon kepada Komisi VI untuk membantu sejauh ada keraguan ketidakjelasan. Kami siap duduk dengan kawan-kawan di Komisi VI untuk mencoba merekonsiliasi ketidakjelasan, atau ketidakselarasan yang terjadi," kata dia.
Di sisi lain, Thomas juga berharap sikap dari Komisi VI ini tidak berdampak pada kepercayaan investor. Menurut dia, tujuan pemerintah membentuk OSS ini tidak lain guna mempercepat proses perizinan usaha dan menggenjot pertumbuhan investasi di dalam negeri.
"Kami tentunya mengimbau semua investor untuk melihat aspek positif. Ini menunjukkan niat kesungguhan komitmen dan keberanian politik pemerintah untuk mengupayakan terobosan yang drastis dalam penyederhanaan dan percepatan izin usaha," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BKPM hentikan sementara proses penerbitan online single submission
Saat OSS diluncurkan, tiap badan usaha akan miliki nomor induk berusaha
50 Kabupaten siap laksanakan online single submission
Presiden Jokowi luncurkan online single submission minggu depan
Peluncuran online single submission masih tunggu keputusan presiden
Kadin sebut online single submission solusi hambatan investasi RI
Menko Darmin sebut online single submission diminati banyak investor