DPR Sepakat Beri Dana Talangan ke Garuda Indonesia dan Krakatau Steel
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Garuda Indonesia akan mendapatkan dana Rp8,5 triliun sementara Krakatau Steel mendapat dana Rp3 triliun.
Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan untuk menyetujui pemberian dana talangan, pencairan utang pemerintah kepada BUMN dan penyuntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Garuda Indonesia akan mendapatkan dana Rp8,5 triliun sementara Krakatau Steel mendapat dana Rp3 triliun.
-
Siapa yang pernah menjabat sebagai Komisaris Garuda Indonesia? Anggota Global Council on Faith itu pernah ditunjuk sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Ia menduduki jabatan ini sejak 2020, kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2021.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Siapa yang memimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan? Kolonel Barlian bin H. Senapi Anggur, lahir 23 Juli 1922 di Tanjung Sakti, Sumatera Selatan ini adalah mantan Panglima Kodam IV/Sriwijaya sekaligus salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang merancang lambang negara Garuda Pancasila? Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), membuat nama Sultan Hamid masuk dalam format kabinet RIS. Kemudian Sultan Hamid ditunjuk oleh Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan lambang negara.
"Dana pinjaman pemerintah kepada BUMN diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dalam jangka 3 tahun," ujar Aria saat memimpin rapat, ditulis Kamis (16/7).
Sementara untuk Krakatau Steel, dana yang didapatkan akan digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Sementara untuk Garuda, dana akan dipakai untuk menyokong kinerja perusahaan yang terimbas Covid-19.
Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menambahkan, belum ada keputusan final mengenai pemberian dana pinjaman ini. Namun, mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2020, pasal 11 menyebutkan pemerintah punya 3 pilihan menyalurkan dana yaitu pemberian PNM, investasi dari pemerintah, dan pemberian jaminan.
Kemudian dari UU tersebut terbitlah PP 63 Tahun 2020 untuk investasi dari pemerintah. Sebagai contoh, nantinya PT SMI (Persero) menjadi BUMN di bawah Kementerian Keuangan memberikan dana pinjaman ke KAI dan membeli MCB Garuda Indonesia.
"Jadi itu step loan dan ini belum final, masih proses. Harapannya BUMN di bawah Kementerian BUMN dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan bisa dilakukan business-to-business. Ini prosesnya masih berjalan terus, nanti kalau sudah ada skemanya kami laporkan," ujarnya.
Sebelumnya, terdapat 3 BUMN lain yang diajukan mendapatkan dana talangan, yaitu PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Perumahan Nasional (Perumnas). Namun, 3 BUMN ini tercatat 100 persen milik pemerintah sehingga digolongkan menjadi penerima PMN.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tangani Corona, BPJS Kesehatan Miliki Utang Rp1 Triliun Pada Kimia Farma
Inovasi BRI Genjot Kredit UMKM di Masa Pandemi
DPR Setuju Pemerintah Bayar Utang Ke 7 BUMN Senilai Rp113,48 T
PT PP Optimis Selesaikan Pembangunan Jalan Kawasan KEK Mandalika
Garuda Indonesia Minta Calon Penumpang Tak Khawatir untuk Mengudara
DPR Restui Pemberian PMN ke 7 BUMN Rp23,65 Triliun