DPR Sepakati Usulan Asumsi Makro dan Target Pembangunan di 2022
Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Kesepakatan ini setelah adanya rapat panitia kerja (panja) Komisi XI dengan pemerintah.
Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Kesepakatan ini setelah adanya rapat panitia kerja (panja) Komisi XI dengan pemerintah.
"Rapat kerja Komisi XI dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati besaran dasar asumsi makro dan target pembangunan," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto di Jakarta, Selasa (8/6).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
Untuk target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen, inflasi antara dua persen hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp13.900 per USD sampai Rp15 ribu per USD, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 hingga 7,27 persen.
Sementara untuk target pembangunan, tingkat pengangguran ditargetkan antara 5,5 sampai 6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 sampai sembilan persen, gini rasio 0,376 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41 sampai 73,46.
Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 102-104 menjadi 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kesimpulan ini diharapkan menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 secara lebih akurat. Sebab dia menyadari perlu adanya keseimbangan dari tujuan yang ada.
"Dengan tujuan terus menjaga dan memulihkan ekonomi nasional, tetap menjaga kondisi covid yang masih mengancam, dan saat yang sama menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Ini tujuan yang akan terus kami seimbangkan dalam susun RUU APBN tahun 2022," ungkapnya.
Baca juga:
3 Tantangan Program Kerja Ditjen Hubungan Udara Kemenhub di Tahun Anggaran 2022
Ini Rincian Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Udara di 2022
Penyerapan Anggaran 2021 Ditjen Perhubungan Udara Capai Rp1,96 Triliun
Polri Minta Tambahan Rp28,58 T, Anggota Komisi III Harap Penggunaan Transparan
Pagu Anggaran Ditjen Perhubungan Darat Dipangkas Rp1,9 Triliun Tahun Ini
Anggota DPR Heran, Anggaran Kemendikbudristek Turun Rp8 Triliun Setelah Digabung